Thriller Author Indonesia

ADR, IDR, dan Dokumen Pendampingnya ; Bagaimana Kita Sikapi Seharusnya?

2014-08-11T21:04:00.004-07:00

Dalam tulisan kali ini, ADR, IDR; Bagaimana Kita Sikapi Seharusnya?, penulis hanya ingin sharing pengalaman saja, tentang hal tersebut diatas. Setelah beberapa bulan dari terakhir saya posting, akhirnya saya baru sekarang berkesempatan kembali.

Sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf atas banyaknya surat yang masuk yg tidak dapat saya balas satu persatu, yg jumlahnya mencapai ribuan.

Terima kasih juga kepada semua pihak yg akhirnya telah berhasil bekerjasama berjalan bersama secara riil dan kongkrit dalam beraktifitas usaha / bermitra usaha bersama. Semoga kerjasama kita (saya dan mitra-mitra usaha baru dari silaturahmi di situs sangat sederhana ini), dapat berjalan langgeng dan bermanfaat bagi orang banyak. Thank's to Allah, and thank's to the web on net too, hehehe....

Seperti pembaca ketahui soal ADR dan IDR ini banyak sekali diperbincangkan orang. Cerita atau kisahnya sangatlah abu-abu dengan ribuan versi cerita. Saya yakin, sudah banyak pula pihak yang tertarik akan hal ini, melakukan sharing informasi di internet dan berbagi cerita cengan berjuta kisah dan pengalaman baik kerugian materil maupun immateril yang dialami.
Silahkan para pembaca googling mengenai kisah-kisah mengenai ADR dan IDR ini, hehehe....

Saya hanya akan sharing informasi dari sisi gambar-gambar saja, sekedar melengkapi referensi atau wawasan bagi pihak-pihak yang memang tertarik akan hal ini.

Anggap saja bahwa gambar-gambar dan scan-an berikut ini hanyalah dari dokumen palsu yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh oleh pembaca.....:)

Demikian lah referensi gambar dan dokumen pelengkap ADR dan IDR yang biasanya dicari, dan sy posting dalam posting ADR, IDR, dan Dokumen Pendampingnya ; Bagaimana Kita Sikapi Seharusnya?. Semoga Bermanfaat menambah referensi dan wawasan kita semua.

Sekarang, Bagaimana Menurut Anda Pembaca???

WAJIB DIBACA OLEH PARA PELAKU PENCUCIAN UANG ATAU PELAKU MONEY LAUNDRY !

2014-03-23T02:42:00.000-07:00

Sengaja saya gunakan judul diatas, Wajib Dibaca oleh Para Pelaku Pencucian Uang atau Pelaku Money Laundry !, hanyalah semata-mata sebagai penggugah rasa ingin tahu dari pembaca, sekaligus sharing referensi, wawasan dan pengetahuan saja, tanpa bermaksud untuk menganjurkan melakukan tindakan kriminal tersebut.

Kita semua tahu, seperti biasa setiap saat negara kita melakukan hajat nasional pemilu, selalu terjadi peningkatan aktifitas pencucian uang, terkait dengan masih sulit bangsa kita meninggalkan politik uang (money politic). Dan ini (menurut keyakinan saya) terkonfirmasi pada data setiap lima tahunan yang pasti tercatat di Bank Indonesia (BI).

Referensi berikut ini digunakan sebagai pedoman standar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang biasa digunakan sebagai materi pelatihan di instansi terkait, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian (Reserse Ekonomi/Khusus, Intelijen, dll.), Kejaksaan, dan juga saat ini mungkin juga di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, selain uraian artikel dibawah, tambahan informasi penting lainnya dapat anda dapat pula dapatkan di link ini.

TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN PERILAKU YANG TIDAK WAJAR (RED FLAG)

1. Transaksi yang tidak Bernilai Ekonomis

a.       Hubungan nasabah dengan Bank dimana nasabah memiliki banyak rekening pada bank yang sama, dan sering melakukan transfer kepada beberapa rekening yang dimiliki tersebut atau melakukan transfer dalam jumlah yang significant.

b.      Transaksi di mana dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut.

c.   Transaksi yang tidak dapat direkonsiliasi dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh nasabah, contohnya, penggunaan Letter of Credits dan metode pembiayaan perdagangan lainnya yang memindahkan uang dari Negara satu ke Negara lainnya dimana perdagangan dimaksud tidak konsisten dengan bisnis yang biasa dilakukan oleh nasabah.

d.   Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat adanya keterkaitan antara nasabah dengan kegiatan usahanya.

e.       Ketentuan bank garansi atau ganti rugi sebagai jaminan untuk pinjaman antara pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.

f.       Back to back loans tanpa ada tujuan yang dapat diidentifikasi dan dapat diterima secara hukum.

g.       Terdapat transaksi penyetoran uang tunai pada suatu bank yang pada saat yang sama langsung dilakukan penarikan pada bank yang lokasinya berbeda.

2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar

a.       Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar.

b.      Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah yang besar dengan menggunakan cash settlement walaupun nasabah memiliki rekening di bank.

c.       Penarikan sejumlah besar uang yang sering dilakukan, dengan menggunakan cek, termasuk traveller cheques.

d.      Penarikan sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak dapat dibenarkan sebagai aktivitas bisnis nasabah.

e.       Sejumlah uang tunai ditarik dari rekening yang semula tidak aktif (dormant account) atau dari sebuah rekening yang baru saja menerima kredit yang tak terduga dalam jumlah besar dari luar negeri.

f.       Transaksi perusahaan, baik setoran maupun penarikan dengan jumlah yang sangat besar dan di luar kewajaran, yang biasanya dilakukan dengan operasi komersial yang normal dari perusahaan, misalnya cek, LC, bill of exchange namun dilakukan dengan uang tunai.

g.       Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.

h.      Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau imstrumen pasar uang lainnya.

i.        Nasabah yang depositnya terdiri dari mata uang palsu dan instrument tiruan.

j.        Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan ATM dimalam hari, untuk menghindari hubungan langsung dengan bank.

k.      Nasabah membuat penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dan frekuensi yang tinggi, tetapi penarikan cek atas rekening lebih banyak ditujukan untuk rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bisnisnya.

l.        Beberapa Nasabah datang ke bank secara bersamaan dan menggunakan teller yang berbeda untuk melakukan penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau melakukan transaksi penukaran uang asing.

m.    Terdapat penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.

3. Transaksi dengan menggunakan Rekening Bank

a.       Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;

b.      Terdapat pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar;

c.       Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;

d.      Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;

e.       Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan;

f.      Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;

g.     Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;

h.     Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;

i.     Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;

j.     Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;

k.    Pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh nasabah besar.

l.     Sebuah rekening dibuka atas nama pedagang valuta asing yang menerima structured deposits.

m.   Rekening atas nama sebuah perusahaan offshore dengan structured movement of funds.

n.    Penyetoran dana dengan menggunakan cek perusahaan ke rekening pegawai. yang dilakukan secara berkala.

o.   Transfer dana dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.

4. Transaksi dengan melakukan Transfer ke Luar Negeri

a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;

b. Penggunaan Letter of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;

c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;

d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;

e. Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;

f. Permintaan travellers cheques, wesel dalam mata uang asing, atau negotiable instrument lainnya dengan frekuensi tinggi;

g. Pembayaran dengan menggunakan travellers cheques atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

h. Seseorang yang tidak memiliki rekening di bank dan tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang dilakukannya dalam jumlah besar ke luar negeri .

i. Seorang nasabah yang kelihatannya memiliki rekening di beberapa bank yang berlokasi di tempat yang sama, terutama ketika bank waspada akan proses konsolidasi yang teratur dari rekening-rekening dimaksud sebelumnya untuk meminta transmisi seterusnya dari dana di mana saja.

j. Transfer yang dilakukan secara berulang-ulang atas sejumlah uang ke luar negeri dibarengi dengan instruksi untuk membayar beneficiary dalam bentuk uang tunai.

k. Peningkatan yang besar dalam penyetoran uang tunai oleh nasabah tanpa penjelasan yang memadai, terutama apabila dana tersebut ditransfer kembali dalam waktu yang singkat dengan tujuan transfer tidak terkait dengan nasabah.

l. Membangun neraca besar, tidak konsisten dengan turn over bisnis nasabah, dan selanjutnya ditransfer ke rekening di luar negeri.

m. Penyetoran secara tunai kepada suatu rekening yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa penjelasan yang memadai.

n. Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari satu rekening ke rekening lainnya di luar negeri dan sebagai penerima akhir adalah pengirim yang pertama kali melakukan transaksi baik keseluruhan maupun sebagian (“ U turn” transaction).

5. Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi

a.       Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan financial nasabah.

b.      Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (back-to-back deposit/loan transactions) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;

c.       Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atas kemampuan financial nasabah.

d.      Transaksi surat berharga dalam bentuk uang tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil transaksi atas.

e.       Pembelian dan penjualan surat berharga tanpa tujuan yang jelas.

f.       Transfer jumlah besar atas surat berharga ke rekening yang tidak memiliki keterkaitan.

g.       Transaksi dengan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;

h.      Investor yang diperkenalkan oleh pihak ketiga (bank atau perusahaan afiliasi, atau investor lain) dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

6. Transaksi yang Berhubungan dengan Pihak-pihak yang Tidak dapat Diidentifikasi

a.       Pihak ketiga yang tidak dikenali bank dan tidak memiliki hubungan dengan nasabah menjanjikan atau menjaminkan tanpa adanya penjelasan yang memadai.

b.      Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta informasi tersebut.

c.       Kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang unlisted yang aktivitasnya tidak dapat dipastikan sebagai bank.

7. Transaksi yang terkait dengan prilaku nasabah atau pelaku transaksi

a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.

b. Transaksi tidak konsisten dengan profil nasabah.

c. Transfer dana ke organisasi amal yang terletak di luar negeri.

d. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda.

e. Transfer uang dengan jumlah yang banyak dari individu kepada bisnis yang diluar dari kebiasaan.

f. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi actual.

g. Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.

h. Transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili atau internet (non face to face).

i. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai

8. Perilaku Nasabah

a.       Nasabah berbentuk grup tiba di Bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.

b.      Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak konsisten dengan situasi keuangan nasabah.

c.       Nasabah memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian internal bank, Pengawasan dan proses operasional secara tidak wajar.

d.      Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada bank yang sama.

e.       Informasi detail mengenai nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.

f.       Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.

g.       Nasabah tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.

h.      Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.

i.        Nasabah bersikeras terhadap pertanyaan yang diajukan oleh staf Bank.

j.        Pertanyaan yang diajukan kepada pegawai bank tidak sesuai atau tidak wajar.

k.      Nasabah terburu-buru, panik atau gugup.

l.        Informasi yang diberikan oleh nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.

m.    Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip/sama.

n.      Informasi mengenai nama, alamat atau tanggal lahir tidak konsisten.

o.      Nasabah menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan nasabah dalam periode tertentu).

p.      Nasabah menjawab pertanyaan dengan nada menantang, dengan mengatakan bahwa nasabah adalah orang terpandang atau dekat dengan pejabat di daerah tertentu pada saat petugas bank mengklarifikasi data nasabah.

q.      Pola transaksi nasabah di luar kebiasaan, misalnya nasabah terbiasa bertransaksi melalui kurir kemudian berubah menjadi perintah tertulis.

r.        Pola transaksi nasabah yang biasanya tidak pernah dilakukan tunai atau jarang, berubah menjadi tunai dalam jumlah yang sangat signifikan.

s.       Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal (korupsi, illegal logging, dll), maka terindikasi simpanannya berasal dari tindakan dimaksud.

t.        Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah sangat besar. Misalnya nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari hasil penjualan tanah untuk pengembangan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.

9. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Ilegal

Nasabah diberitakan oleh media massa sebagaai seseorang yang diduga terlibat aktivitas illegal atau tindak pidana.
Instruksi transfer dana masuk dari Negara tax haven atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme

10. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen

a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;

b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (ultimate beneficiary).

11. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam

a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;

b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;

c. Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

12. Tipe-tipe Transaksi Lainnya

a.       Pembelian atau penjualan sejumlah besar logam berharga oleh interim customer.

b.      Pembelian cek bank dalam skala besar oleh interim customer.

c.       Perluasan atau peningkatan penggunaaan fasilitas penyetoran/tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal nasabah yang meningkat.

d.      Aktivitas rekening tidak setara dengan profile nasabah (misal: umur, pekerjaan, pendapatan)

e.       Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.

f.       Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perbankan.

g.       Seseorang yang baru berusia sekitar 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pembiayaan teroris.

h.      Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian asset atau mentransfer dana dimaksud keluar dalam waktu yang relatif pendek.

i.        Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang minim, dan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

Demikianlah sharing saya kali ini, Wajib Dibaca oleh Para Pelaku Pencucian Uang atau Pelaku Money Laundry ! , semoga membawa manfaat bagi pembaca semua.

Saya tunggu komentar, sharing, diskusi, atau kasus-kasus dari anda pembaca yang kita bisa diskusikan bersama....

Ciri-ciri - Spesifikasi Teknis Cek Asli, Bilyet Giro Asli dan Wesel Asli (Warkat Debet Asli)

2013-09-16T09:21:00.003-07:00

Mungkin hal ini, Ciri-ciri - Spesifikasi Teknis Cek Asli, Bilyet Giro Asli dan Wesel Asli (Warkat Debet Asli) , banyak yang menganggap sepele, atrau mungkin juga tidak tahu. Kali ini saya akan sharing hal ini.

Mungkin ada sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut diatas dan sering juga anda gunakan dalam aktifitas usaha anda, karena saat ini hampir seluruh transaksi pembayaran yang melibatkan perbankan, pasti menggunakan hal-hal diatas tadi. Tapi tahukah anda ciri-ciri fisik atau spesifikasi teknis dari dokumen Warkat Debet (Cek, Bilyet Giro, Wesel) yang asli dan sah?

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kemudahan pengawasan dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia mengatur pembakuan Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang digunakan dalam SKNBI.

Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Kliring Debet .

Ciri-ciri/Spesifikasi Teknis Warkat Debet (yang harus dicantumkan dalam Warkat Debet yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring On-line Otomasi, Wilayah Kliring Off-line Otomasi dan Wilayah Kliring Offline Manual) diatur sebagai berikut dlm Surat Edaran No 8/35/DASP (Divisi Akuntansi dan Sistem Pembayaran) tgl 22 Desember 2006, dan berlaku mulai 2 Januari 2007 :

1. Kertas

Kertas yang digunakan harus memenuhi kualitas “The London Clearing Bank’s Paper Specification No. 1” (kertas CBS-1), yang sekurang-kurangnya memenuhi standar sebagai berikut:

a) berat kertas (gramatur): 95 +/- 5 % g/M2;

b) ketebalan: 105 sampai dengan 135 micron; dan

c) memuat tanda air (watermark) berupa logo PPWDK (Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring).

2. Ukuran

Ukuran Warkat Debet yang digunakan harus merupakan ukuran seragam, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar 2 ¾ (dua tiga per empat) inci.

3. Rancang Bangun

Pembakuan Warkat Debet tidak dimaksudkan untuk membakukan redaksi yang tercantum dalam Warkat Debet. Namun demikian untuk lebih memudahkan pengenalan dan pemeriksaan Warkat Debet maupun sandi atau informasi yang tercantum di dalamnya maka rancang bangun Warkat Debet diatur sebagai berikut:

a. Nama dan Logo Bank

Nama dan logo Bank harus dicetak dengan jelas dan/atau lebih besar daripada cetakan lainnya pada Warkat Debet dimaksud dan ditempatkan pada bagian kiri atas Warkat Debet. Pencantuman logo dimaksud tidak berlaku dalam hal Peserta tidak memiliki logo.

b. Penulisan Jenis Warkat Debet

Jenis Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris. Tulisan jenis Warkat Debet tersebut harus dicetak dengan jelas dan/atau lebih besar daripada tulisan lain pada redaksi Warkat Debet dan ditempatkan pada bagian

atas Warkat Debet.

c. Penggunaan Bahasa Indonesia pada Redaksi Warkat Debet

Redaksi Warkat Debet harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan apabila diperlukan, dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.

d. Nomor Seri

Nomor seri yang digunakan sebagai sarana kontrol penggunaan Warkat Debet harus dicantumkan pada bagian kanan atas Warkat Debet.

e. Nilai Nominal

Ruangan untuk menuliskan nilai nominal dalam angka dan huruf harus cukup luas dan ditempatkan di bagian tengah Warkat Debet, sehingga perbandingan tulisan nilai nominal dalam angka dan huruf pada Warkat Debet dapat terlihat atau terbaca dengan jelas.

f. Tempat dan Tanggal Penarikan atau Penerbitan

Kolom penulisan tempat dan tanggal penarikan atau penerbitan Warkat Debet harus disediakan pada Warkat Debet.

g. Ruangan Tanda Tangan

Ruangan untuk tanda tangan dan/atau pencantuman nama jelas penarik atau penerbit Warkat Debet harus disediakan dengan cukup luas serta ditempatkan pada bagian bawah Warkat Debet di atas garis batas clear band.

h. Nama PPWDK

Nama PPWDK harus dicantumkan secara vertikal pada sisi sebelah kiri atau kanan Warkat Debet, atau secara horisontal di bagian bawah Warkat Debet di atas garis batas clear band.

i. Penulisan Peserta Kliring Antar Wilayah

Peserta Kliring Antar Wilayah harus menuliskan istilah “Peserta Kliring Antar Wilayah”, “Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah”, “Dapat dikliringkan pada seluruh cabang bank di

Indonesia”, “Peserta intercity clearing” atau istilah yang sejenis lainnya pada bagian tengah atas Warkat Debet atau pada bagian lain yang masih kosong dan menurut Peserta merupakan tempat yang paling tepat.

j. Penggunaan Warna yang Kontras

Komposisi warna antara latar belakang Warkat Debet dan tulisan pada Warkat Debet yang digunakan pada seluruh penyelenggaraan SKNBI harus cukup kontras, sehingga apabila Warkat Debet diproses oleh mesin baca pilah (reader sorter) di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi, tulisan pada hasil salinan (image) Warkat Debet atas Warkat Debet yang sebelumnya telah direkam gambarnya dengan menggunakan mesin baca pilah pada Kliring penyerahan dalam penyelenggaraan SKNBI, dapat dibaca dengan jelas.

Dengan demikian, dalam pemilihan komposisi warna pada latar belakang Warkat Debet, Peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) menghindari penggunaan warna yang sama atau hampir sama antara latar belakang

Warkat Debet dengan warna tulisan pada redaksi Warkat Debet (tidak kontras);

(2) khusus untuk tulisan pada redaksi Warkat Debet, hendaknya menggunakan pilihan jenis dan besar huruf yang memadai serta menggunakan pilihan warna tinta yang tegas.

4. Tinta

Tinta untuk mencetak Magnetic Ink Character Recognition E-13B (MICR) code line pada bagian clear band Warkat Debet, harus menggunakan tinta MICR yang memenuhi standar ISO 1004:1995. Ketentuan ini berlaku untuk Warkat Debet yang digunakan di Wilayah Kliring Online Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi,

termasuk Warkat Debet yang digunakan oleh Peserta Kliring Antar Wilayah.

5. Clear band

Clear band adalah ruang kosong dengan ukuran seragam yang terdapat pada bagian bawah Warkat Debet dengan panjang 7 (tujuh) inci dan lebar 5/8 (lima per delapan)

inci diukur dari sisi bagian paling bawah Warkat Debet. Ruangan clear band tersebut disediakan khusus untuk pencetakan angka dan simbol MICR code line.

6. Garis batas clear band

Pada setiap clear band Warkat Debet sebagaimana dimaksud dalam angka 5) harus terdapat batas clear band dengan bagian lain dari Warkat Debet dimaksud yang dapat berupa garis, huruf mikro (micro text) atau perbedaan warna yang membentuk garis pada posisi 5/8 (lima per delapan) inci dari bagian paling bawah Warkat Debet.

7. Pertinggal

Untuk keperluan administrasi atas penarikan atau penerbitan Cek dan Bilyet Giro, pada setiap lembar Cek dan Bilyet Giro harus ditambahkan lembar pertinggal yang ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat Debet dan diadministrasikan di bagian depan/belakang bundel Warkat Debet atau berupa carbonized paper. Dalam hal diperlukan, Peserta dapat menambahkan lembar pertinggal dimaksud pada Warkat Debet selain Cek dan Bilyet Giro.

8. Perforasi

Untuk menghindari kerusakan pada waktu pengolahan oleh mesin baca pilah dan/atau MICR encoder/readerencoder, perforasi untuk memisahkan Warkat Debet

dengan lembar pertinggal harus ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat Debet. Dalam hal digunakan continuous form, perforasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan harus dilakukan secara deep cut.

Selain itu lem perekat tidak dapat digunakan pada Warkat Debet, kecuali apabila ditujukan untuk menjilid blanko Warkat Debet yang telah diperforasi.

Demikian sedikit sharing dari saya dalam Ciri-ciri - Spesifikasi Teknis Cek Asli, Bilyet Giro Asli dan Wesel Asli (Warkat Debet Asli), semoga bermanfaat.

Contoh Cash Collateral sebagai agunan Penerbitan Instrumen Perbankan

2013-09-11T03:30:00.001-07:00

Pembaca, dalam posting saya kali ini, Contoh Cash Collateral sebagai agunan Penerbitan Instrumen Perbankan, saya akan perlihatkan beberapa contoh Cash Collateral (secara fisik, yaitu dalam bentuk warkat, sertifikat, ataupun koordinat bank yang ter-register dan tervalidasi).

Dokumen-dokumen ini, sering digunakan sebagai dasar untuk kejahatan perbankan atau penipuan, jadi, berhat-hatilah bila menemui dokumen-dokumen seperti berikut, meskipun ada juga yang resmi, valid dan benar menurut saya (termasuk yang saya posting di bawah ini, hehe..)

Ini sekedar untuk berbagi pengetahuan dan wawasan saja dari saya yang masih dalam tahap proses belajar.

Catatan: Dokumen-dokumen ini hanya contoh, diasumsikan palsu dan tidak asli/genuine (fake or scam) dan dilarang mencetak atau memperbanyak untuk mencegah penyalahgunaan.

Warkat Kliring Bank Indonesia,

Sertifikat Blocked Funds dari salah satu bank Pemerintah,

koordinat rekening Euroclear yang ter-register dan tervalidasi (nilai fantastisnya tidak tercantum),

Demikian sharing posting yang singkat dari saya kali ini dalam Contoh Cash Collateral sebagai agunan Penerbitan Instrumen Perbankan, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama.

Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond) yang (coba) jadi Agunan Pinjaman

2013-09-11T02:42:00.000-07:00

Pembaca, mohon maaf baru sekarang saya bisa membuat posting-an lagi, termasuk membalas imel-imel semua, karena kesibukan saya yang luamayan padat. Kali ini saya akan membahas Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond) yang (coba) jadi Agunan Pinjaman.

Beberapa hari lalu, saya kedatangan tamu, yang membawa permasalahan ini ke saya. Dia memperlihatkan copy Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond), dan Dokumen Kontrak Pekerjaan (Proyek)-nya, yang berupa pembangunan fisik dan pengadaan. Atasan dia, baru saja menandatangani kontrak sebagai Pemberi pekerjaan, kepada satu perusahaan kontraktor asing. Perusahaan kontraktor tersebut dengan dukungan dana (dan juga jaringan bank) yang dimiliki-nya, telah mengeluarkan instrumen Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond) yang sifatnya irrevocable (tak dapat ditolak), transferrable (dapat dipindahkan ke phk lain - atas unjuk) dan unconditional (tanpa syarat), sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai kontrak.

Permasalahannya adalah, setelah menerima PB tersebut secara resmi, si Pemberi Pekerjaan atau atasan teman saya itu bermaksud mencari pinjaman dengan meng-agun-kan (menjadikan jaminan) dokumen tersebut, apakah itu ke pihak perbankan ataupun kepada pihak swasta lain, dengan nilai jasa/potongan/diskonto yang cukup besar, hingga diatas 30% (tigapuluh persen) dr nilai yang tertera di dokumen PB tersebut.

Saya sampaikan pandangan saya begini, hampir tidak mungkin ada seorang pemilik dana (perbankan maupun swasta) yang jeli dan hati-hati, yang bersedia untuk itu, karena melihat sifat dari Bank Garansi Pelaksanaan itu sendiri. Bank Garansi Pelaksanaan itu sendiri hanya dapat di-klaim (dan cair) apabila si Penerima pekerjaan (kontraktor) melakukan wanprestasi. Klaim pun hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Pekerjaan yang namanya tertera disana, yaitu pihak perusahaan teman saya itu. Tidak mungkin dapat dilakukan oleh, misalnya, pihak pemberi dana talangan (?) perbankan ataupun swasta lain yang bersedia memberikan dana-nya kepada pihak peminjam (dlm hal ini pemberi pekerjaan). Bukankah bila perusahaan kontraktor-nya tidak wanprestasi (bahkan reputasi-nya pun didukung oleh bank-nya), Bank Garansi Pelaksanaan tersebut harus dikembalikan ke kontraktor oleh pemberi pekerjaan? Lalu apa yang kemudian bisa menjadi pegangan oleh pemberi dana talangan/pinjaman dari pemberi pekerjaan (peminjam)?

Solusi yang saya sarankan adalah, apabila memang si pemberi pekerjaan memerlukan dana tunai, maka optimalkan saja fasilitas yang dimiliki, yang diberikan oleh bank-nya, bukan dengan skema mencari pinjaman dengan agunan Bank Gatansi Pelaksanaan dari pihak kontraktor. Karena, bagi pemberi pekerjaan dengan kemampuan memberikan kontrak pekerjaan sebesar itu, tentu memiliki kemampuan yang (seharusnya) didukung oleh pihak perbankan juga. Solusi lain yang bisa dijajaki adalah, pemberi pekerjaan dapat menggandeng investor lain, guna memenuhi kebutuhan tunai yang dihadapinya , meskipun untuk itu dia harus mau berbagi atas hasil atau benefit yang kelak akan diperoleh dari hasil projek setelah berjalan sekian lama.

Pembaca, sepengetahuan saya, skema dari suatu kerjasama usaha, apalagi pinjam-meminjam ataupun penempatan dana, memerlukan kesamaan atas visi dan pemahaman diantara para pihak yang terlibat, sesuai/dengan aturan hukum yang berlaku, maupun pengetahuan dan wawasan yang cukup atas alat-alat/instrumen (perbankan) yang digunakan. Hal ini perlu untuk menghindari sengketa (dispute) ataupun permasalahan hukum lainnya yang mungkin timbul diantara para pihak.

Demikianlah pembahasan tentang Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond) yang (coba) jadi Agunan Pinjaman, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Kasus Sengketa Kerjasama Asset untuk Agunan/Jaminan Kredit Macet Perbankan

2013-07-23T05:57:00.000-07:00

Saat ini, Kasus Sengketa Kerjasama Asset untuk Agunan/Jaminan Kredit Perbankan , semakin sering terjadi. Hal ini karena para pihak yang terlibat, Perusahaan (pemilik pekerjaan/proyek) , Mitra Penjamin/Avalist (biasanya pemilik asset untuk diagunkan), bahkan pihak Perbankan sebagai kreditur pun kurang memahami aspek-aspek legal/hukum yang berlaku dan kurang berhati-hati.

Berikut ini saya akan ceritakan sebuah kasus yang kita bisa ambil pelajaran daripadanya.

Awalnya ketika Bank XXX memberikan pinjaman/kredit dalam jangka waktu 12 bulan kepada Debitur yaitu PT. A, yang diwakili oleh Direktur Utama : Tn. H, dan Komisaris Utama Ny. S. Pinjaman/Kredit yang diberikan Bank XXX kepada PT. A tersebut di atas, selanjutnya mendapat jaminan dari Tn. F dan Ny. K (suami-istri) sebagai penjamin (avalist) dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/ Melepaskan Hak atas assetnya. Ingatlah tulisan saya sebelumnya DISINI.

Dalam perkembangan selanjutnya pinjaman/kredit ini menjadi kredit macet. Pihak Debitur : PT. A dengan : Tn. H (Direktur Utama) dan Ny. S (Komisaris Utama) tidak mampu membayar kembali Kredit tersebut kepada kreditur, Bank XXX pada hari jatuh temponya.

Setelah diperingatkan sampai tiga kali, belum juga membayar lunas hutangnya tersebut diatas, maka pihak kreditur : Bank XXX sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap Debitur dan “Pinjaman hutang” yaitu :

PT. A sebagai Tergugat I.
Tn. H, untuk diri sendiri dan sebagai Direktur Utama PT. A sebagai Tergugat II.
Ny. S, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Komisaris Utama PT. A sebagai Tergugat III.
Tn. F dan Ny. K (suami-istri) sebagai Tergugat IV.

Di Pengadilan Negeri;

Terungkap bahwa PT. A (tergugat I) sejak didirikan sampai dengan diberikan kredit ternyata belum disyahkan sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman RI.

Tergugat IV (penjamin) mengajukan gugatan Rekonpensi (gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat), yang menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan a.l:

bahwa PT. A, bukan sebagai badan hukum
bahwa penjamin tidak bertanggung jawab atas pelunasan hutang/kredit yang diterima oleh PT. A.
bahwa penyerahan tanah sebagai jaminan atas pelunasan kredit tidak mempunyai kekuatan hukum
menghukum Bank XXX menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, kepada Penjamin.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

Bahwa PT. A, sejak didirikan sampai dengan peminjaman kredit di Bank XXX masih belum merupakan Badan Hukum, karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI
Terbukti bahwa Tergugat II dan tergugat III menerima pinjaman uang dari penggugat yang tidak dilunasi oleh tergugat II dan Tergugat III, hal ini merupakan perbuatan “Perbuatan Cidera Janji” (wanprestasi)
Ternyata Tergugat IV memberikan jaminan untuk Tergugat I (PT. A) yang saat itu belum merupakan Badan Hukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: Perbuatan Tergugat II dan III yang tidak membayar lunas hutangnya kepada penggugat adalah “Perbuatan Cidera Janji”(wanprestasi).

Dalam Rekonpensi (gugatan balik/balasan dari penggugat terhadap tergugat):

Menyatakan Tergugat I Konpensi (PT. A) bukan sebagai Badan Hukum
Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Penjamin) tidak turut bertanggung jawab atas pelunasan kredit.
Menyatakan penyerahan tanah sebagai jaminan pelunasan kredit/hutang tidak mempunyai kekuatan hukum
Menghukum Tergugat (Rekonpensi Bank XXX) menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah.

Di Pengadilan Tinggi;

Dengan Pertimbangan hukum bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III mengakui adanya pinjaman dimana Tergugat IV mengakui juga sebagai Penjamin (Avalist), maka Tergugat IV tetap bertanggung jawab sampai pinjaman dilunasi oleh Tergugat II dan Tergugat III.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Tergugat IV (penjamin) juga telah melakukan wanprestasi.
Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan penyerahan tanah sebagai jaminan hutang/kredit tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di Mahkamah Agung;

Saat Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar hutangnya kepada Bank XXX
Menyatakan Tergugat I (PT. A) bukan sebagai Badan Hukum, karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI
Menyatakan Hutang/kredit dimaksud bukan hutang/kredit Tergugat I (PT. A)
Menyatakan Tergugat IV (Penjamin) Tidak turut bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang/kredit dimaksud.
Menyatakan Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Tergugat IV(penjamin) terhadap pelunasan hutang/kreditTergugat I (PT. A) tidak mempunyai kekuatan hukum

Pelajaran dari sisi Hukum yang setidaknya dapat kita tarik dalam perkara ini, pihak Bank XXX selaku kreditur memberikan pinjaman kredit kepada badan hukum perseroan “Perseroan Terbatas”/ PT. A.

Dalam perjanjian pinjaman kredit tindakan ini diwakili oleh Direktur Utama dan Komisarisnya (Tergugat II dan III). Terhadap Pinjaman Kredit tersebut Pihak Tergugat II dan III memberikan jaminan tanah milik Pihak Ketiga (dalam perkara ini selakuTergugat IV) sebagai “Penjamin” (Avalist).

Karena PT. A selaku Debitur tidak membayar lunas hutangnya tersebut (cidera- janji), maka tanggungjawab membayar hutang tersebut, ada pada Direktur Utama dan Komisarisnya secara pribadi (personal responsibility) dan bukan menjadi tanggungjawab hukum dari PT. A selaku Badan Hukum, karena Fakta Hukum yang terjadi “Perseroan Terbatas” (PT. A) tersebut, sejak didirikan sampai diterimanya pinjaman dari Bank, ternyata masih belum memperoleh pengesahan dari Departemen, Kehakiman dan HAM sebagai suatu Badan Hukum.

Sedikit analisa perkara ini, majelis Hakim Tingkat Pertama dan Terakhir pada hakikatnya telah memberikan pertimbangan hukum yang baik berdasarkan hukum Perseroan Terbatas (PT) memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerja sama antara para pemegang saham atau pemilik modal.

Penjaminan (avalist) yang dilakukan oleh Pihak ketiga (Tergugat IV) dari Suatu Utang (antara Kreditur dan Debitur), beberapa ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, mengatur unsur-unsur formal yang melekat pada perjanjian pemberian jaminan ialah bahwa penjamin menjamin dipenuhinya perikatan pihak ketiga. Isi perjanjian itu sendiri bisa beraneka ragam. Namun esensi perjanjian pemberian jaminan itu adalah bentuknya, yakni suatu kewajiban accessoir bagi pemenuhan suatu perikatan pihak lain yang timbul dari perjanjian lain.

Perjanjian pemberian jaminan dapat disebut sebagai perjanjian accessoir karena perjanjian itu tidak mungkin berdiri sendiri. Keberadaannya bergantung pada suatu perjanjian pokok, karena pada prinsipnya tiada suatu perjanjian jaminan tanpa suatu perjanjian pokok.

Ketentuan terhadap lepasnya tanggungjawab Pihak Penjamin seiring dengan dengan KUHPerdata berbicara perihal pemenuhan perikatan dan tidak berbicara perihal pemenuhan tanggung jawab. Dengan demikian isi prestasi seorang Penjamin adalah sama dengan isi prestasi yang harus dipenuhi oleh Debitur.

Secara yuridis kontruksinya adalah sebagai berikut : apabila si Penjamin memenuhi prestasinya Sesuai isi perjanjian pemberian jaminan, maka pada saat bersamaan ia memenuhi juga prestasi (membayar hutang) orang yang dijamin. Kontruksi sedemikian ini hanya dimungkinkan, apabila isi prestasi dari kedua perjanjian itu sama.

Dalam praktek, sifat accessoir dari suatu perjanjian pemberian jaminan telah kehilangan artinya. Hal ini disebabkan karena dalam hampir semua perjanjian pemberian jaminan Penjamin mengesampingkan haknya agar kreditur menuntut pembayaran terlebih dahulu dari debitur.

KUHPerdata menyatakan bahwa Penjamin tidak wajib membayar kepada Kreditur kecuali jika

Debitur lalai membayar hutangnya; dalam hal itupun barang kepunyaan Debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya

Selanjutnya Penjamin (Avalist) tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagai “Penjamin/Avalist” membayar hutang PT. A yang belum berstatus

sebagai Badan Hukum tersebut, disamping tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang (pemenuhan perikatan).

Maka sesuai dengan UUPT Pemegang Saham dan Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum termasuk hutang terhadap Bank XXX yang dilakukan perseroan.

Demikianlah sharing saya Kasus Sengketa Kerjasama Asset untuk Agunan/Jaminan Kredit Macet Perbankan kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Cara Mengetahui Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) Asli atau Palsu

2013-07-13T15:12:00.000-07:00

Pembaca, dalam Cara Mengetahui Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) Asli atau Palsu ini, saya ingin ucapkan terimakasih atas respon dan apresiasi yang diberikan atas blog ini, diantaranya adalah Sdr. Heru Wicaksono (Cirebon), Sdr. Dudi Wahyudi (Jakarta), Sdr. Asep (Bandung), Sdr. Salahudin (Makassar), Sdr. Liem, Sdr. Agus Hendrawan, Sdr, Jefry Adrian, Sdr. Hendy, Sdr. Rino Purbono, Sdri. Intan (Bandung), Sdri Dewi (Surabaya), Sdri Miranda (Jakarta) dan rekan-rekan lain Anonim lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Mohon maaf dan harap maklum bahwa karena kesibukan saya, baru sekarang saya dapat memantau kembali blog sederhana ini. Semoga tetap dapat memberi manfaat bagi kita semua. Seperti biasa, anda dapat menghubungi saya langsung disini, ataupun memberi komentar langsung di bawah artikel yang saya buat.

Ada pembaca yang sharing sebagai berikut :

"Saat ini kami sedang memegang CTD dari BANK pemerintah yang didapat dari seorang investor, dimana pencairan dananya membutuhkan biaya admin satupermil dari nilai yg tertera di CTD kita sebut saja 4M, Apakah pencairan CTD tersebut membutuhkan biaya admin? lalu bagaimana langkah mengetahui itu CTD asli/palsu/aspal? Saya juga hendak bertanya siapakah ketua SBI saat ini pak?"

CTD (Certificate of Time Deposits), atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Deposito Berjangka atau SDB, hanyalah dapat dicairkan oleh pemilik asli, yang namanya bisa saja yang tercantum disana, atau pihak yang di-atasnamakan-nya. Artinya, kita bisa saja memiliki deposito yang diatasnamakan pihak lain dengan perjanjian sebelumnya, dengan sepengetahuan pihak bank penerbit. Begitu pula untuk pencairannya, hanya bisa oleh pemilik asli, atau pihak lain yang diatasnamakannya dengan perjanjian tertentu sebelum penerbitan SDB-nya. Mskipun demikian, pada saat betul-betul akan dicairkan, baik pemilik asli ataupun yang namanya tercantum diatasnya, harus turut serta hadir dan menandatangani.

Tidak diperlukan biaya apapun untuk mencairkan SDB oleh pihak yang berhak (pemilik atau kuasa pemilik yang diketahui/disetujui bank sebelum sertifikat tersebut terbit), kecuali SDB tersebut dijadikan agunan untuk kredit (skema Kredit dengan Agunan Deposito / KAD), yang berupa biaya provisi administrasi. Yang ada adalah penalty/denda, yang berupa lepasnya hak bunga atas deposito baik yg sdh diterima (sebelum jatuh tempo) dan yang akan diterima (hingga jatuh tempo). Perlu diketahui, bahwa ini adalah Sertifikat Deposito Berjangka, yang memiliki jangka waktu tertentu dalam pencairannya.

Cara untuk mengetahui atau memverifikasi keaslian SDB tersebut, adalah dengan mendatangi tempat/kantor cabang bank penerbit-nya dengan dibekali Surat Kesepahaman/MoU (ataupun Surat Perjanjian/MoA) antara pihak yang akan memverifikasi dengan pihak pemilik/pihak yang namanya tercantum dalam SDB, dimana mencantumkan data-data lengkap masing-masing pihak, kesediaan (willingness) dari pihak pemilik/pihak yang namanya tercantum untuk di-verifikasi, dan tujuan dari verifikasi tersebut (misalnya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan/pengajuan kredit si pihak yang memverifikasi). Hal ini untuk menghindari jeratan hukum (pasal 263 KUHP dengan tuntutan pemalsuan, 6 tahun penjara) bagi pihak yang mendatangi perbankan yang mungkin saja terjadi. Sampaikan maksud dan tujuan anda secara ringkas kepada petugas customer office ataupun front office di tempat bank penerbit, dan mintalah bertemu dan bicarakan sejelas mungkin kepada petugas bank resmi yang berwenang, bisa saja pimpinan cabang atau staff-nya di bagian legal, yang berkompeten dalam hal ini.

Ada baiknya berbagai transaksi,penandatangan perjanjian dan penyerahan dokumen itu dilakukan dihadapan notaris (misal yang ditunjuk pihak perbankan) dan dilakukan di kantor bank tersebut di hadapan pihak yang dipastikan betul petugas bank yang resmi. Saksikan pula penandatanganan diatas dokumen SDB tersebut oleh 2 (dua) karyawan resmi bank, yang salah satunya adalah Pimpinan Cabang Bank yang bersangkutan,

Perlu keterangan lebih lanjut, apakah kebutuhan/kepentingan pihak yang bertanya (diatas tadi) mendapatkan/memegang SDB milik pihak lain tadi. Jika pihak pemilik/yang memberikan tadi akan menjadi mitra (investor) untuk membiayai proyek yang diajukan, maka seharusnya dia sendiri yang mencairkan SDB tersebut di bank penerbit, bukan orang lain. Apabila pihak itu hanya ingin meminjamkan sebagai agunan pengajuan kredit, dia harus ikut juga datang ke bank untuk tandatangan.

Percayalah, secara hukum positif ekonomi, tidak akan bermanfaat kita menguasai deposito milik pihak lain sebesar apapun nilai yang tertera disana, jika tidak ada keterkaitan apapun kita dengan pihak pemilik/pihak yang namanya tercantum disana. Sedangkan secara hukum positif perdata maupun pidana, sebaliknya menguasai/memegang deposito milik pihak lain cukup riskan, baik asli, terlebih lagi jika itu palsu.

NB : SBI yg saya maksud dalam posting saya sebelumnya adalah Sertifikat Bank Indonesia. Itu bukan suatu lembaga yang dikepalai oleh seorang ketua.

Demikianlah share saya mengenai beberapa pertanyaa diatas tadi dalam Cara Mengetahui Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) Asli atau Palsu. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rekening Bank Gendut, Rahasia dan Fantastis di Indonesia

2013-07-08T05:23:00.002-07:00

Dari laporan Bank Dunia, ternyata beberapa bank di Indonesia mencatatkan, atau setidaknya pernah, rekening-rekening yng nilainya sangat fantastis nilainya. Sekedar berbagi, dalam tulisan berjudul Rekening Bank Gendut, Rahasia dan Fantastis di Indonesia kali ini penulis berbagi rekening yang ternyata hanya di-atas namakan satu pihak/orang saja dan masih tercatat hingga tahun 2008 lalu, dalam rekening Dollar Amerika (US$).
Apakah sekarang masih tercatat? Apakah dalam bentuk Sertifikat Deposit atau Tunai? hanya pihak bank terkait-lah yang tahu.

Berikut rekening-rekening gendut, rahasia dan fantastis yang dimaksud :

Bank Central Asia (Indonesia) Account no. 56255345XX atas nama XXXXXXX, sejumlah US$ 400, 000, 000, 000, terkonfirmasi, jatuh tempo tanggal December 1, 2008 sejumlah US$ 395, 200, 000, 000 sejak Mei - Desember 2008 plus bunga, total sebesar US$ 795, 200, 000, 000.
Bank Danamon (Indonesia) Account no. 99308844XX atas nama XXXXXXX, sejumlah US$ 900, 000, 000, 000 terkonfirmasi, jatuh tempo tanggal December 1, 2008 sejumlah US$ 893, 100, 000, 000 sejak Mei - Desember 2008 plus bunga, total sebesar US$ 1, 793, 100, 000, 000.
Bank Mandiri (Indonesia) Account no. 9039884XX atas nama XXXXXXX, sejumlah US$ 1, 000, 000, 000, 000 terkonfirmasi, jatuh tempo tanggal December 1, 2008 sejumlah US$ 992, 400, 000, 000 sejak Mei - Desember 2008 plus bunga, total sebesar US$ 1, 992, 400, 000, 000.
Bank Negara Indonesia (Indonesia) Account no. 28172653XX atas nama XXXXXXX, sejumlah US$ 900, 000, 000, 000 terkonfirmasi, jatuh tempo tanggal December 1, 2008 sejumlah US$ 893, 100, 000, 000 sejak Mei - Desember 2008 plus bunga, total sebesar US$ 1, 793, 100, 000, 000.
Bank Rakyat Indonesia (Indonesia) Account no. 234132735XX atas nama XXXXXXX, sejumlah US$ 2, 000, 000, 000, 000 terkonfirmasi, jatuh tempo tanggal December 1, 2008 sejumlah US$ 986, 000, 000, 000 sejak Mei - Desember 2008 plus bunga, total sebesar US$ 2, 986, 000, 000, 000.
Lippo Banking Group (Indonesia) Account no. 23429983XX atas nama XXXXXXX, sejumlah US$ 900, 000, 000, 000 terkonfirmasi, jatuh tempo tanggal December 1, 2008 sejumlah US$ 893, 100, 000, 000 sejak Mei - Desember 2008 plus bunga, total sebesar US$ 1, 793, 100, 000, 000.

Jika anda hitung dengan kurs rupiah dimana US$ 1,0 = Rp. 9.900,- / Rp. 10.000,- , anda bisa perkirakan besarnya berapa kan ? Tiada kata lain kecuali Fantastis !!!

Demikianlah sharing saya dalam Rekening Bank Gendut, Rahasia dan Fantastis di Indonesia kali ini, semoga dapat menambah wawasan anda.

SKBDN untuk Kontraktor dan Contoh SWIFT SKBDN

2013-07-08T04:33:00.000-07:00

Pembaca, berikut ini dalam Fasilitas SKBDN untuk Kontraktor, saya mencoba menyampaikan sedikit yang saya tahu mengenai fasilitas atau pinjaman dari perbankan dalam bentuk SKBDN, yang sering digunakan untuk perusahaan kontraktor (pemborong pembangunan gedung/sipil/infrastruktur). Mengapa saya ingin tulis hal ini, adalah karena banyaknya permasalahan yang klien saya, dalam hal ini para perusahaan kontraktor) hadapi sehari-hari dalam menjalankan aktivitas usahanya, terkait dalam penggunaan fasilitas SKBDN tersebut dalam "term of payment" dari pemberi pekerjaan.

SKBDN dengan SWIFT (asli)

Sebetulnya, fasilitas SKBDN lebih umum digunakan dalam transaksi jual beli, bukan untuk pembayaran untuk kontraktor. Meskipun begitu, banyak juga dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan / kontrak para pihak terkait. Dalam hal ini Pemberi Pekerjaan sebagai pengguna jasa, dan Pelaksana Pekerjaan (proyek dalam hal ini perusahaan kontraktor.

Fasilitas yang diberikan kepada Kontraktor/Subkontraktor terkait dengan penawaran/penunjukkan/pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari pemberi pekerjaan. Umumnya memang perbankan lebih berminat untuk berikan fasilitas ini apabila pemberi pekerjaan adalah pemerintah (dengan sumber dana dari APBN atau APBD) atau swasta yang benar-benar terpercaya saja. Hal ini terkait dengan tingkat resiko kepastian pembayaran dari kontrak tersebut.

Perbankan memberikan fasilitas dalam dua jenis, pertama adalah Cash Facility / CF (fasilitas tunai, semisal kredit modal kerja, rekening koran dan penambahannya, dll.). Kedua adalah Non Cash Facility / NCF (fasilitas tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk Penerbitan Penjaminan Pembayaran semisal untuk penerbitan Bank Guarantee / BG / Garansi Bank, SKBDN, dll.).

Biasanya, Fasilitas SKBDN untuk Kontraktor oleh pihak perbankan (untuk jenis fasilitas segmen corporate, commercial and business banking) yang memiliki kriteria berikut :

Memiliki track record baik di perbankan (kolektibilitas Lancar dan atau tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/BG Kosong selama 12 bulan terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia), baik atas nama perusahaan, pengurus dan pemegang saham.
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
Kondisi keuangan selama periode 2 (dua) tahun terakhir baik (profit).

Fasilitas dapat digunakan untuk:

Penerbitan Bank Garansi: Jaminan mengikuti Tender/Bid Bond, Jaminan Pembayaran Uang Muka/Advance Payment Bond, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan/Performance Bond, Jaminan Pemeliharaan/Retention Bond,
Pembiayaan Modal Kerja : Memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka merealisir kontrak.
Penerbitan LC/SKBDN: Untuk pengadaan bahan baku/komponen proyek.

Keuntungan Fasilitas ini adalah :

Fasilitas disiapkan secara lengkap (KMK, Plafond BG/LC/SKBDN) diawal, sebelum nasabah memperoleh kontrak bahkan sebelum menerima undangan Tender.
Setoran Jaminan Penerbitan BG/LC/SKBDN sangat rendah (BG min.5%; LC/SKBDN min. 20% dari nominal BG/LC/SKBDN yang diterbitkan). Sebagai gambaran, apabila nasabah tidak memiliki fasilitas ini maka ybs. harus setor 100%.
Biaya kompetitif (sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri)

Agunan berupa Stock dan Piutang/Tagihan Proyek (obyek yang dibiayai/dijamin dan atau seluruh tagihan yang timbul atas pembiayaan/penjaminan tsb.). Tambahan agunan dapat ditetapkan kepada nasabah, yang besarnya dapat berbeda untuk masing-masing nasabah tergantung penilaian Bank, antara lain dilihat dari lamanya menjadi rekanan bouwheer, kondisi keuangan, hubungan dengan Bank.

Tambahan agunan sesuai ketentuan hanya untuk untuk fasilitas Cash Loan. Khusus untuk fasilitas BG Tender tidak diberlakukan ketentuan tambahan agunan. Meskipun demikian, Setoran Jaminan tetap diberlakukan bagi Nasabah yang telah menyerahkan tambahan agunan berupa Fixed Assets jika nilainya belum mencukupi menurut pihak perbankan.

Pada saat awal pengajuan fasilitas, dokumen yang harus diserahkan adalah :

Surat Permohonan Kredit yang ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang sesuai Anggaran Dasar,
Dokumen Legalitas (Anggaran Dasar dan ijin-ijin usaha),
copy identitas pengurus dan pemegang saham,
Copy NPWP,
Rekening Koran perusahaan minimal 6 bulan terakhir,
Laporan keuangan perusahaan periode 2 tahun terakhir, dan
Laporan realisasi proyek minimal 4 (empat) tahun terakhir.

Dokumen yang harus diserahkan pada saat Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja :

Surat Permohonan Penarikan Kredit,
Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
Proyeksi Cash Flow,
Standing Instruction yang ditandatangani oleh nasabah dan bouwheer yang isinya agar pembayaran tagihan langsung dibayarkan oleh Bouwheer ke rekening Nasabah di Bank Pemberi Fasilitas.

Dokumen yang harus diserahkan pada saat Penerbitan Bank Garansi/LC/SKBDN :

Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi/LC/SKBDN,
Dokumen yang mendasari, misal Surat Undangan Tender/Surat Penunjukkan Pemenang (untuk Bank Garansi), Sales & Purchase Agreement (untuk penerbitan LC/SKBDN).

Biaya-biaya terdiri dari :

Biaya provisi/processing fee atas pemberian plafond KMK/penerbitan Bank Garansi/LC/SKBDN,
Biaya bunga atas KMK,
Biaya lainnya terkait dengan perubahan LC/SKBDN.

Sementara itu besarnya biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank pemberi fasilitas. Besarnya pembiayaan sebesar 80% dari Nilai Kontrak, setelah dikurangi proyeksi laba dan pajak serta uang muka yang diterima dari Bouwheer.

Demikianlah, mengenai Fasilitas SKBDN untuk Kontraktor, semoga bermanfaat bagi anda.

Sertifikat Deposito Berjangka Palsu, Modus Penipuan Klasik

2013-07-06T06:07:00.000-07:00

Pembaca, saya menulis Sertifikat Deposito Berjangka Palsu, Modus Penipuan Klasik, karena dua hari lalu terungkap satu kasus dengan modus yang sebetulnya sudah sangat sering terjadi. Berikut ini saya tulis dari beberapa sumber

"Modus penipuan dengan modus menggunakan surat atau dokumen perbankan tengah marak. Untuk itu, masyarakat diimbau jangan mudah percaya jika ada tawaran menggiurkan terkait produk perbankan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, apabila mendapat tawaran produk perbankan yang menggiurkan dari pihak lain, sebaiknya memverifikasi terlebih dahulu ke pihak bank.
"Pihak bank juga harus berhati-hati pada sistem internalnya maupun karyawannya yang mungkin bisa dimanfaatkan pihak lain," kata Rikwanto, Kamis (4/7/2013), di Mapolda Metro Jaya.
Menurut Rikwanto, hal yang disampaikannya itu berangkat dari terungkapnya kasus pengungkapan pemalsuan Surat Deposito Berjangka (SDB) yang mengatasnamakan Bank Mandiri. Adapun di SDB palsu itu tertulis nama salah satu tersangka, yaitu SY (41), yang mengatasnamakan Bank Mandiri Cabang Sudirman yang terletak di Plaza Bapindo, Jakarta Selatan.
Pengungkapan berawal saat salah satu korban yang berwarga negara Jordania mendatangi Bank Mandiri Plaza Bapindo untuk mencairkan dana. "Begitu dicek, ternyata palsu sehingga pihak Bank Mandiri langsung melaporkannya," ungkap Rikwanto.
Jumlah nominal di SDB palsu tersebut tertulis sebesar Rp 1 triliun. SDB ditawarkan ke pihak-pihak yang membutuhkannya, dengan syarat membayar uang muka sebesar Rp 6 persen atau senilai Rp 60 miliar.
"Jadi, pelaku mencari pihak-pihak yang bisa diperdaya. Mereka mengatasnamakan Bank Mandiri yang ada di Plaza Bapindo untuk lebih meyakinkan calon korban," jelas Rikwanto.
Ada enam tersangka yang telah ditangkap polisi terkait kasus ini. Selain SY yang berperan sebagai pengguna SDB palsu, para tersangka yang ditangkap polisi yaitu DT (41), berperan sebagai perantara pemesanan SDB palsu; IS (40), berperan sebagai pihak yang membuat SDB palsu; AH (41), berperan menyuruh IS untuk membuat SDB palsu; dan MD (54), berperan sebagai orang yang menyerahkan SDB palsu ke GA (50), yang kemudian dilanjutkan oleh GA ke SY. Adapun GA adalah pria yang memiliki kartu ID Bank Mandiri. Perannya seolah-olah sebagai pejabat Bank Mandiri cabang setempat untuk mengelabui calon korban.
"Tidak ada keterlibatan pegawai cabang atau anak cabang Bank Mandiri. GA ini pegawai outsourcing yang bekerja di pengelola gedung. Dia bagian dari pengelola perparkiran," tutur Head of Legal Bank Mandiri Arifin Firdaus.
Selain AH, masih ada sejumlah warga masyarakat yang telah ditipu oleh sindikat ini. Adapun kerugian keseluruhan yang diderita para korban jika ditotal mencapai Rp 150 Juta. Para tersangka terancam akan dijerat Pasal 263 KUHP untuk kasus pemalsuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara."

"Seorang warga negara Jordania menjadi korban penipuan sindikat pemalsuan surat deposito berjangka (SDB) palsu oleh sebuah sindikat beranggotakan 6 orang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban mendatangi Bank Mandiri Cabang Sudirman di Plaza Bapindo, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2013). Korban ingin mencairkan dana SDB palsu atas nama salah satu tersangka, yaitu SY (41).
"Begitu dicek, ternyata palsu sehingga pihak Bank Mandiri langsung melaporkannya," kata Rikwanto, Kamis (4/7/2013) di Mapolda Metro Jaya.

Jumlah nominal pada SDB palsu tersebut tertulis sebesar Rp 1 triliun. SDB ditawarkan ke pihak-pihak yang membutuhkan dengan syarat membayar uang muka sebesar 6 persen atau senilai Rp 60 miliar.
"Jadi pelaku mencari pihak-pihak yang bisa diperdaya. Mereka mengatasnamakan Bank Mandiri yang ada Plaza Bapindo untuk lebih meyakinkan calon korban," jelas Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, polisi telah menangkap enam tersangka terkait kasus ini. Selain SY yang berperan sebagai pengguna SDB palsu, para tersangka itu adalah DT (41) yang berperan sebagai perantara pemesanan SDB palsu, IS (40) berperan sebagai pembuat SDB palsu, AH (41) yang menyuruh IS membuat SDB palsu, dan MD (54) yang menyerahkan SDB palsu ke GA (50) yang kemudian dilanjutkan oleh GA ke SY. Untuk GA, pria ini memiliki ID card Bank Mandiri. Perannya seolah-olah sebagai pejabat Bank Mandiri cabang setempat untuk mengelabui calon korban.
"Tidak ada keterlibatan pegawai cabang atau anak cabang Bank Mandiri. GA ini pegawai outsourcing yang bekerja di pengelola gedung. Dia bagian dari pengelola perparkiran," kata Head of Legal Bank Mandiri Arifin Firdaus.
Selain korban AH, ada sejumlah masyarakat yang telah ditipu oleh sindikat ini. Kerugian keseluruhan yang diderita para korban mencapai Rp 150 juta. Para tersangka terancam jerat Pasal 263 KUHP untuk kasus pemalsuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara."

"Sindikat pembuat produk perbankan palsu dalam bentuk Surat Deposito Berjangka (SDB) rupanya tidak memiliki keahlian khusus. Mereka hanya belajar membuat SDB palsu secara otodidak.
"Latar belakang mereka itu Sarjana Hukum. Mereka itu tidak punya kemampuan khusus untuk membuat SDB palsu, hanya belajar secara otodidak dan didukung peralatan canggih," kata Kepala Unit III Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKP Dedi Anung, Kamis (4/7/2013) di Mapolda Metro Jaya.
Dedi menerangkan, salah satu tersangka yang berperan membuat SDB palsu, yaitu IS (40), mengaku meniru contoh SDB asli milik tersangka lainnya, SY (41). Di kediaman IS, Polisi menemukan satu monitor, CPU, printer, scanner berikut dokumen, dan cap-cap palsu.
"Jadi IS ini mencontoh SDB asli milik SY dan memang yang palsu sangat mirip dengan aslinya. SY memang memiliki SDB asli di Bank Mandiri namun hanya sebesar Rp 10 juta, di SDB palsu nominalnya dibuat Rp 1 triliun," kata Dedi.
Para pelaku yang diringkus pembuat SDB yakni SY (41) yang berperan sebagai pengguna SDB palsu, DT (41) berperan sebagai perantara pemesanan SDB palsu, IS (40) berperan sebagai pihak yang membuat SDB palsu, AH (41) berperan sebagai yang menyuruh IS untuk membuat SDB palsu, MD (54) berperan sebagai orang yang menyerahkan SDB palsu ke GA (50) yang kemudian dilanjutkan oleh GA ke SY.
Mereka telah menipu seorang warga negara Yordania dengan memberikan Surat Deposito Berjangka senilai Rp 1 triliun. SDB itu diketahui palsu setelah hendak dicairkan. Bank Mandiri pun melaporkan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian."

Perlu pembaca ketahui, bahwa ini hanya sebagian kecil saja yang terungkap (atau diungkap?) ke media, karena selama ini banyak para pihak terutama bank menghindari publikasi buruk seperti ini. Jika anda memang seorang pengusaha yang membutuhkan dana untk proyek anda, ataupun seorang konsultan ataupun mediator, tetaplah harus jeli dalam menyeleksi mana peluang pendanaan atau kerjasama yang benar-benar original. jangan sampai hal yang terjasi pada warga negara Jordania diatas terjadi pada anda ataupun klien anda.

Saya lampirkan juga beberapa contoh Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) palsu yang beredar dan kebetulan ditawarkan ke klien-klien saya (untuk "di-kerjasama-kan" tapi berhasil saya cegah) dibawah ini :

Demikianlah sedikit dari saya,Sertifikat Deposito Berjangka Palsu, Modus Penipuan Klasik ini, semoga dapat meningkatkan kewaspadaan kita semua. Bagaimana dengan pengalaman anda?

Struktur Pesan dalam SWIFT (SWIFT messages) | Thriller Author Indonesia

2013-06-18T06:25:00.001-07:00

Struktur Pesan dalam SWIFT (SWIFT messages) | Thriller Author Indonesia

Proses Komunikasi antara Pengirim dan Penerima Pesan SWIFT (SWIFT Message) | Thriller Author Indonesia

Kisah dari Jawa Tengah

2013-06-17T08:15:00.000-07:00

Pembaca, kali ini saya coba menceritakan suatu Kisah dari Jawa Tengah , benar atau tidaknya Wallahu A'lam Bishshawab, semoga kita semua dapat memetik hikmahnya. Ceritanya begini, .

Alkisah, ada seorang yang memiliki uang tunai yang luar biasa besarnya, sebut saja Tn A, yang tercatat juga rekeningnya di Bank Indonesia (BI) dalam dua rekening, yaitu masing-masing , USD dan Euro. Rekening yang tercatat disana masing-masing bernilai sekitar USD 266 juta dan Euro 350 juta. Silahkan anda hitung sendiri jika di-Rupiahkan berapa kurang lebihnya. Besar sekali bukan ?

Tn A, telah wafat cukup lama, kemudian konon kabarnya meninggalkan warisan dalam dua rekening tadi kepada para ahli waris nya. Disinilah letak awal permasalahannya, karena ternyata BI meskipun mengakui bahwa rekening tersebut ada dan dalam kondisi di-Blockir, benar dimiliki yang bersangkutan, tetapi tidaklah mudah dicairkan begitu saja, bahkan hingga tulisan ini saya tulis/posting.

BI sebenarnya cukup koperatif. Mereka cukup memberi jalan bagi para ahli waris Tn A., sebagai pemilik dua rekening besar tersebut. Maka, setelah bertahun-tahun perjuangan para ahli waris untuk mendapatkan haknya, BI pun (lagi-lagi) membentuk suatu tim (yang anehnya, berasal dari pihak luar BI). Tugas tim ini adalah untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh ahli waris maupun bagi BI, karena bagi BI sendiri masalah ini sudah tertunda bertahun-tahun dan menjadi PR bagi mereka.

BI pun lalu menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris Tn A tersebut agar blockir dari dua rekening tadi dapat dibuka dan segera dapat dicairkan guna kepentingan dan sebagai hak dari ahli waris.

Sudah dapat diduga, bahwa ternyata para ahli waris tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan BI tersebut, karena semua berujung dari harus adanya sejumlah uang sebagai syarat administrasi yang cukup besar. Para ahli waris mungkin memang tidak memiliki kemampuan keaungan, atau memang mereka tidak mau ambil resiko sendiri atas apa yang dipersyaratkan oleh BI itu. Disinilah mulai mengundang para mediator, konsultan, petualang atau mungkin juga para penipu yang berlomba-lomba menawarkan jasa-nya untuk membantu para ahli waris dengan harapan tentu saja dapat cipratan dari hasil jasa yang telah mereka berikan jika memang ini berhasil.

Berbagai "jurus-jurus" atau skema-skema yang ditawarkan kepada ahli waris atau pihak-pihak yang diharapkan dapat menjadi "sponsor" dan memberikan dana untuk mencairkan rekening atau untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BI tersebut. Untuk selanjutnya, saya yakin pembaca dapat menerka sendiri akhir cerita-nya seperti apa.

Sebenarnya, apabila cerita ini benar, tidaklah sulit solusi-nya. Skema-skema konversi menjadi rekening blokir tadi menjadi surat berharga (untuk dijadikan collateral/agunan atau SBI/Sertifikat Bank Indonesia), dengan melibatkan bank pelaksana atau lembaga keuangan lain, sangatlah mudah untuk dilakukan, selama itu mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.Sayangnya saya (penulis) tidak pernah bertemu dengan pihak ahli waris secara langsung. Seperti kita ketahui bersama, service excellent hanya dapat diberikan apabila penyedia jasa/service, dapat bertemu langsung dengan pengguna/user, dalam hal ini ahli waris dari almarhum Tn.A.

Hingga saat ini ditulis, belum ada klarifikasi dari pihak BI sendiri mengenai hal ini, karena tentu saja mereka mendasarkan diri pada apa yang disebut dengan rahasia perbankan sesuai undang-undang di negara Indonesia.

Demikianlah sedikit Kisah dari Jawa Tengah ,semoga kita dapat menambah wawasan kita semua.

Arti dalam suatu kode SWIFT Bank

2013-06-14T07:14:00.002-07:00

Banyak orang belum mengetahui arti dalam suatu kode SWIFT Bank. Kali ini, saya akan memberitahu Anda cara sederhana bagaimana mengetahui arti dalam suatu kode SWIFT Bank. Sebenarnya mudah saja.

SWIFT Code merupakan kode identifikasi unik untuk bank tertentu dan merupakan format standar Kode Identifier Bank (BIC). Kode SWIFT Bank yang juga disebut sebagai kode BIC adalah kode unik yang digunakan untuk mengenali lembaga keuangan dan non-keuangan. Bank Kode cepat datang dengan delapan atau sebelas karakter yang menyoroti rincian mengenai kode bank, kode negara, kode lokasi, dan kode cabang.

Kode SWIFT digunakan untuk mentransfer uang dan pesan antar bank.
Kode SWIFT adalah 8 atau 11 karakter untuk bank. Jika SWIFT Code adalah 8 karakter kode kemudian menunjuk ke cabang utama / kantor

Pertama 4 karakter merupakan kode bank.
Berikutnya 2 karakter mewakili ISO 3166-1 alpha-2 kode negara.
Berikutnya 2 karakter merupakan kode lokasi. (huruf dan angka) (peserta pasif akan memiliki "1" dalam karakter kedua)
Terakhir 3 karakter merupakan kode cabang. Karakter ini adalah opsional. ('XXX' untuk kantor primer)

Sekarang, anda telah mengetahui kan arti dalam suatu kode SWIFT Bank. Apa yang ada dalam pikiran anda bila melihat kode yang tertera dalam gambar dibawah ini ?

Lebih lengkapnya, Kode Bank SWIFT untuk Bank di Indonesia adalah berikut ini :

• Bank Central Asia (BCA): CENAIDJA
• ABN AMRO Bank: ABNAIDJA
• Hagabank: HAGAIDJA
• Bank Artha Graha: ARTGIDJA
• Bank Bumiputera Indonesia: BUMIIDJA
• Bank Bumi Arta Indonesia: BBAIIDJA
• Bank Buana Indonesia: BBIJIDJA
• Bank Danamon: BDINIDJA
• Bank Mandiri (not Bank Syariah Mandiri): BMRIIDJA
• Bangkok Bank: BKKBIDJA
• Bank Niaga: BNIAIDJA
• Bank Negara Indonesia (BNI): BNINIDJA
• Bank BNP Paribas Indonesia: BNPAIDJA
• Bank Resona Perdania: BPIAIDJA
• Bank Rakyat Indonesia (BRI): BRINIDJA
• Bank Bukopin: BBUKIDJA
• Deutsche Bank AG: DEUTIDJA
• Bank Mizuho Indonesia: MHCCIDJA
• Hongkong and Shanghai Banking (HSBC): HSBCIDJA
• Bank Internasional Indonesia (BII): IBBKIDJA
• Bank Indonesia: INDOIDJA
• Lippobank: LIPBIDJA
• Bank NISP: NISPIDJA
• Pan Indonesia Bank: PINBIDJA
• Bank Rabobank International Indonesia: RABOIDJA
• Bank UFJ Indonesia (formerly Bank Sanwa Indonesia): SAINIDJA
• Bank Swadesi: SWBAIDJA
• Bank Tabungan Negara (BTN): BTANIDJA
• Bank UOB Indonesia: UOBBIDJA
• Bank Permata: BBBAIDJA
• Bank Maybank Indocorp: MBBEIDJA
• Bank Chinatrust Indonesia: CTCBIDJA
• Woori Bank Indonesia: HVBKIDJA
• Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: SUNIIDJA
• Bank Finconesia: FINBIDJA
• Bank OCBC Indonesia: OCBCIDJA
• Bank Kesawan: AWANIDJA
• Bank Commonwealth: BICNIDJA
• Bank Ekonomi Raharja: EKONIDJA
• Bank DBS Indonesia: DBSBIDJA
• Bank CIC International (formerly Bank Century Intervest Corp): CICTIDJA
• Bank Ekspor Indonesia: BEXIIDJA
• Bank Mega: MEGAIDJA
• Bank of China, Jakarta Branch: BKCHIDJA
• Bank Syariah Mandiri (not Bank Mandiri): BSMDIDJA
• Bank Syariah Muamalat Indonesia: MUABIDJA

Demikianlah tulisan saya dalam arti dalam suatu kode SWIFT Bank . Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Sistem Pengamanan dalam SWIFT

2013-06-11T06:40:00.002-07:00

Karena hubungan antarbank identik dengan transaksi keuangan, diperlukan Sistem Pengamanan dalam SWIFT -mulai dari proses pembuatan, pengiriman, penerimaan, hingga penyimpanan berita- terhadap kemungkinan-kemungkinan berikut ini:

Berita hilang, cacat, salah dalam penyampaian, dan keterlambatan.
Berita kehilangan kerahasiaan
Berita mengalami pemalsuan atau terakses secara tidak sah (unauthorized)

Untuk itu SWIFT memiliki manajemen pengamanan User dalam pelaksanaan komunikasi SWIFT –terutama mengamankan penggunaan Logical Terminal (LT)- untuk keamanan:

Password dengan batasan akses sesuai dengan masing-masing fungsi
Alokasi dan pemeriksaan Input Sequence Number (ISN) dan Output Sequence Number (OSN)
Login dan pilih Sequence Number

Untuk melaksanakan pengamanan tersebut perlu dilakukan diferensiasi tanggung jawab petugas secara INTERNAL di lembaga keuangan yang menggunakan SWIFT, sebagai berikut:

1. User Security Officer (USOF)

Officer yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam tataran SWIFT yang bertugas membuat dan menyimpan password bagi para User.

2. User Key Management Officer (UKMO)

Officer yang bertugas menyiapkan Billateral Key Exchange (BKE) dengan bank koresponden.

3. User dan SWIFT Administrator

Officer yang bertugas mengelola dan mengadministrasikan SWIFT harian, termasuk backup.

4. Daily Operation

Proses pengiriman SWIFT dilakukan oleh beberapa staf dan manajer yang ditunjuk secara berjenjang yang masing-masing memiliki password. Terdiri dari:

+ Originator

Unit/ petugas yang membuat konsep berita (SWIFT message) yang akan dikirim melalui SWIFT sesuai jenis transaksi dengan jenis format berita (Message Type/ MT) yang telah tersedia dalam sistem SWIFT (misalnya MT-103, MT-202, atau MY-700). Setelah diperiksa oleh manajer kemudian dikirim oleh petugas data entry melalui sistem SWIFT.

+ Data Entry/ Message Creation and Modification

Petugas yang bertugas di unit telekomunikasi untuk menginput data ke komputer untuk pengiriman/ penerusan berita melalui sistem SWIFT.

+ Verificator

Petugas yang bertugas melakukan verifikasi kebenaran konsep berita yang telah diinput oleh petugas data entry

+ Releaser/ Authorizer Swift Message

Petugas yang bertugas melakukan release data konsep SWIFT message ke jaringan SWIFT untuk dikirim ke Computer Base Bank Koresponden yang dituju sebagai penerima berita.

Pengamanan berita antarbank

Pengamanan SWIFT tidak hanya dilakukan secara internal oleh setiap anggota, namun juga pada level antarbank (antaranggota). Pengamanan antarbank anggota SWIFT terdiri dari 3 jenis:

1. Swift Authenticator Key (SAK)

Pertukaran Authenticator Key untuk operasional SWIFT di antara para Koresponden (semacam testkey) yang diinput pada sistem untuk kategori berita tertentu.

2. Billateral Key Exchange (BKE)

Pertukaran testkey antara 2 bank anggota SWIFT melalui sistem yang berlaku hanya untuk kedua bank tersebut dalam pertukaran berita, terutama berita finansial. Jika ada anggota SWIFT yang mengirim berita finansial kepada anggota lainnya yang tidak/ belum melakukan perjanjian BKE di antara mereka, maka berita finansial tersebut tidak akan diteruskan oleh SWIFT.

3. Kepastian berita yang dikirim melalui sistem SWIFT ditandai dengan respon yang muncul, yaitu:

Positive Acknowledgement (ACK), yang mengindikasikan bahwa berita berhasil diteruskan ke bank penerima (receiver).
Negative Acknowledgement (NAK), yang mengindikasikan bahwa berita ditolak/ dikembalikan kepada bank pengirim berita (sender). Jika demikian, harus dikoreksi dan dikirim kembali.

Identifikasi bank

Pengamanan sistem SWIFT juga merambah pada level yang lebih independen, yaitu pada masing-masing bank (anggota). Tiap bank memiliki kode identifikasi yang dinamakan Bank Identifier Code (BIC). Istilah ini cukup populer, biasanya disebut BIC itu sendiri atau kode SWIFT.

Kode ini digunakan untuk transaksi-transaksi keuangan atau non keuangan yang biasanya dilakukan para bank, baik antara bank-bank di dalam negeri maupun dengan bank di luar negeri. Transaksi itu meliputi:

Pengiriman uang dalam valuta asing
Letter of credit (ekspor-impor)
RTGS (Real Time Gross Settlement)
Pengiriman berita untuk keperluan inquiry atau korespondensi

Berikut contoh kode SWIFT:

Bank BCA Cabang Veteran Surabaya => CENAIDJAXXX

Keterangan:

CENA => Kode bank BCA (4 huruf)

ID => Kode negara (Indonesia/ 2 huruf)

JA => Kode kota lokasi kantor pusat (Jakarta/ 2 huruf)

XXX => Kode cabang (bisa huruf, angka, atau kombinasi keduanya)

Bank BNI Cabang Yogyakarta => BNINIDJAYGY

Keterangan:

BNIN=> Kode bank BNI (4 huruf)

ID => Kode negara (Indonesia/ 2 huruf)

JA => Kode kota lokasi kantor pusat (Jakarta/ 2 huruf)

YGY => Kode cabang (Yogyakarta)

Bank BNI Cabang Tokyo => BNINJPJTXXX

Keterangan:

BNIN=> Kode bank BNI (4 huruf)

JP => Kode negara (Jepang/ 2 huruf)

JT => Kode kota lokasi (Tokyo/ 2 huruf)

XXX => Kode cabang (Bisa dibiarkan ‘blank’)

Bank of China Cabang Shenzhen, China => BKCHCNBJXXX

Keterangan:

BKCH=> Kode Bank of China (4 huruf)

CN => Kode negara (China/ 2 huruf)

BJ => Kode kota lokasi kantor pusat (Beijing/ 2 huruf)

XXX => Kode cabang (bisa huruf, angka, atau kombinasi keduanya)

Demikian sharing saya mengenai Sistem Pengamanan dalam SWIFT yang sangat penting, mengingat SWIFT bagaikan ‘operator tunggal’ untuk komunikasi bank-bank di seluruh dunia.

Struktur Pesan dalam SWIFT (SWIFT messages)

2013-06-11T06:24:00.001-07:00

Struktur Pesan dalam SWIFT (SWIFT messages) terdiri dari 1 hingga 5 blok, dibawah ini :

Basic Header (wajib)
Application Header (optional)
User Header (optional)
Text (optional)
Trailers (optional)

1. Basic Headers in FIN

Contoh :

"{1:F01BMRIIDJAAXXX0000000000}"

dimana:

1: Block Identifier

F: Application Identifier (FIN)

01: Service Identifier (Identifies tipe pesan)

BMRIIDJAAXXX: Alamat Terminal.

0000000000: Nomor sesi atau Nomor Urut

2. Application Headers in FIN

B1. FIN Application Header – Input

Contoh :

"{2:I103IRVTUS3NXXXXN}"

dimana:

2: Block Identifier

I: Input Identifier or Output Identifier

103: Tipe Pesan

IRVTUS3NXXXX: Alamat tujuan (terdiri dari 12 karakter alamat SWIFT penerima pesan. Isian Kode Cabang wajib diisi dengan data yang valid. Nilai default-nya adalah XXX)

N: Message Priority (N à normal , S à system, U à Urgent )

B2. FIN Application Header – Output

Contoh :

"{2:O9500748100322CENAIDJAAXXX03508938771003220748N}"

dimana:

2: Block Identifier

O: Input Identifier or Output Identifier

950: Tipe Pesan

0748 : Waktu Lokal Pengirim. Untuk SWIFT system, Waktu default-nya adalah GMT, ketika pesanan diproses dan dikirim.

100322 : Tanggal lokal pengirim.

CENAIDJAAXXX0350893877: Input Pesan yang terdiri dari 28 karakter yang menunjukkan tanggal lokal pengirim ketika pesan dikirim atau diproses, Alamat lengkap SWIFT dari pengirim pesan, Nomor sesi atau Nomor Urut.

100322: Tanggal output lokal penerima.

0748: Waktu output lokal penerima.

N: priority (N à normal , S à system, U à Urgent )

3. User Headers in FIN

Contoh :

"{3:{108:CPS0}}"

dimana:

3: Block Identifier

Service Identifier : (FINCopy only)

Banking Priority : Field 113:<banking priority>. Pengirim menentukan prioritas pesan untuk bank yang terdiri dari 4 karakter .

Message User Reference : Field 108:<Optional Message User Reference>. Pengirim menentukan referensi untuk pengguna.

Validation Flag : Field 119:<validation flag>. Menunjukkan bila FIN harus menampilkan validasi khusus/tertentu.

Addressee Information (FINCopy only): Field 115:<payment-release-information-receiver>.

4. Teks

Contoh :

System : {4:{305:A}{177:0907310000}{177:0907312359}

Fin :

{4:

:20:0914500001231602

:23B:CRED

:32A:100312USD5000,

:33B:USD5000,

:50K:/1100055555

Berry Hamzah

JL.SEKAR WARU I NO.23

KEL.SANUR

DENPASAR

:57A:BOFAUS3NXXX

:59:/483044444

Berry Berry

:70:/INV/HOME ADRESS : 39-45.50ST.2ND

FLOOR WOOD SIDE, NY 11444

:71A:OUR

:72:/ACC/BANK OF AMERICA NEW YORK,

//MANHATTAN USA

system message or service message :

user-to-user message : All message text within block 4 begins with Carriage Return and Line Feed <CrLf> and ends with <CrLF> followed by a hyphen -. Each field within the text begins with a tag number between colons, followed by the appropriate variable content.

5. Trailers

Fin menambahkan trailer kedalam message untuk tujuan pengendalian, untuk menambahkan informasi tambahan, dan untuk mengindikasi bahwa ada keadaan khusus yang diterapkan untuk menangani message tersebut dan menghindari pengulangan atau duplikasi.

Format trailer FIN tergabung dalam satu blok (Blok Identifier 5) yang mengandung satu blok atau lebih.

Tiap Blok mengandung trailer terkait. Setiap trailer diawali dengan kode 3 angka, yang terdiri dari Colon, dan informasi trailer.

Ada dua kategori trailer berikut ini:

• Trailer Pengguna (user trailers), dimana pengguna menambahkan pesan perintah :

1. Checksum

2. Training

3. Possible Duplicate Emission

• Trailer System (system trailers), dimana system yang menambahkan pesan.

FIN menambahkan trailer sistem untuk menyampaikan informasi tambahan atau khusus. FIN menghitung trailer Checksum sesuai dengan alamat penerima (12 karakter, dimana X mengganti karakter ke-9) ditambah blok Teks.

The Checksum Trailer memungkinkan sistem dan terminal berbasis komputer untuk memeriksa bahwa pesan belum rusak karena kerusakan sistem atau kesalahan transmisi terdeteksi. Jika ada kegagalan checksum, maka FIN kembali mengirim pesan dengan kemungkinan duplikat Trailer.

Perintah dalam system trailer terdiri dari:

• checksum

• system-originated message

• training

• possible duplicate message

• delayed message

• message reference

Contoh :

Checksum Trailer : The Checksum trailer wajib untuk FIN dan Semua Fungsi Aplikasi Pesan (Service Identifier 01).

Format

{CHK:<checksum-result>}

where <checksum-result> = 12!h

Demikianlah sekilas tentang Struktur Pesan dalam SWIFT (SWIFT messages). Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Proses Komunikasi antara Pengirim dan Penerima Pesan SWIFT (SWIFT Message)

2013-06-11T05:23:00.002-07:00

SWIFT memiliki proses dalam pengiriman berita dari bank pengirim (sender) sampai dengan diterimanya berita tersebut oleh bank penerima (receiver). Seperti apakah prosesnya ?

Berita yang dikirim oleh bank pengirim (sender) ke SWIFT disebut input message, karena berita tersebut merupakan berita yang masuk ke SWIFT . Oleh SWIFT , berita diproses dengan cara diperiksa (validation checking), diberi nomor urut penerimaan yaitu ISN (Input Sequence Number) yang unik (Unique Referencing) – artinya tiap bank mempunyai nomor urut sendiri, dan kemudian berita disimpan (Message storage).

Setelah menerima berita tersebut, SWIFT akan mengirimkan ACK (Acknowledgement) yaitu tanda terima oleh SWIFT bahwa message telah diterima dari pengirim (sender). Berita tersebut akan diteruskan oleh SWIFT ke bank penerima (Receiver) yang merupakan output message bagi bank penerima (Receiver). Bank penerima akan mengirimkan UAK (user Acknowledgement) sebagai tanda bahwa message tersebut telah diterima dengan baik.

Setiap Bank pengguna SWIFT menerima laporan dari SWIFT mengenai berita – berita yang belum dapat terkirim ke Bank yang dituju sampai dengan pukul 01.00 GMT atau waktu 08.00 WIB berupa MT 082 (Undelivered Message Report at Fixed Hour). Adapun penyebab dari belum terkirimnya berita disebabkan beberapa factor diantaranya : perbedaan waktu antara bank pengirim dan bank penerima, hari libur di bank penerima, atau bank penerima belum membuka hubungan ke SWIFT (login & select)

Kategori-kategori Pesan (Message Categories)

Message type SWIFT terdiri dari 2 jenis, yaitu user to user message (kategori 1-9) yakni message yang ditukarkan antara anggota SWIFT , misalnya MT103 dan MT202. Dan, System Message (kategori 0) yaitu message yang ditujukan dan dikirim oleh anggota SWIFT ke SWIFT system atau sebaliknya, misalnya MT082, MT094, dan Lainnya.

SWIFT juga menyediakan Common Group message yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu yaitu : N90 (Advice of charges, interest and other adjustment); N91 (Request for payment of charges,interest and other expenses); N92 (Request for cancellation); N95 (Queries); N96 (Answers); dan N99 (Free Format). Dalam hal ini “N” digantikan dengan category number (1- 9), dengan demikian misalnya kita ingin mengirimkan berita query ke bank koresponden tentang suatu payment transfer, maka kita menggunakan MT195 atau MT795 apabila query tersebut berhubungan dengan transaksi Trade Service .

Guna memudahkan anggota untuk mengidentifikasi suatu berita, SWIFT menyediakan 10 kategori berita yang harus ditaati penggunaannya oleh anggota sehingga berita yang dikirim ke bank koresponden dapat diproses secara STP (Straight Through Processing). Dengan demikian apabila bank menerima berita dengan Message Category yang tidak sesuai, bank berhak untuk menolak berita tersebut dan menyampaikan kepada pihak pengirim agar mengirim ulang berita tersebut dengan kategori berita yang sesuai dengan yang disepakati atau dimaksud sebelumnya.

Apakah SWIFT itu ?

2013-06-11T04:51:00.000-07:00

Tiap negara mempunyai ratusan bahkan ribuan bank dengan infrastruktur dan suprastruktur berbeda. Lalu, bagaimana cara mereka berhubungan satu sama lain melampaui perbedaan karakteristik negara, waktu, bahasa, teknis, dan teknologi ? Jawabannya adalah SWIFT.

SWIFT – kependekan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

SWIFT merupakan sebuah lembaga non-profit yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi online antar para anggotanya. Berdiri sejak 1 Mei 1973 dan berkantor pusat di Belgia, kini SWIFT memiliki anggota sebanyak 518 bank/lembaga keuangan dari 22 negara dengan total volume message mencapai 4 milyar per tahun.

SWIFT memungkinkan penggunanya dapat bertukar informasi keuangan yang telah distandarisasi secara aman dan terpercaya, sehingga dapat menurunkan biaya, mengurangi risiko operasional dan meningkatkan efisiensi operasional. Semua anggota menggunakan sarana telekomunikasi online via sistem SWIFT dengan cakupan ke seluruh dunia sebagai alternatif penggunaan sarana komunikasi dengan telex. Ya, zaman memang berubah. Sarana telex kini sudah tidak populer lagi. Ini karena telex memiliki kelemahan, yaitu proses autentikasi (validasi keabsahan) yang dilakukan secara manual dengan kode testkey. Sedangkan dengan SWIFT, proses autentikasi dilakukan secara otomatis.

Lembaga Penyelenggara Komunikasi Keuangan Global

Penyelenggaraan jaringan hubungan telekomunikasi ini digunakan para anggota SWIFT untuk pengiriman dan penerimaan berita finansial maupun non finansial dengan menggunakan aturan tertentu dan standar berita/ message yang seragam di antara anggota.

SWIFT didirikan tahun 1973 oleh beberapa bank untuk menciptakan jaringan berskala internasional dan menggunakan standard yang disepakati untuk melakukan transaksi keuangan dunia. Operating centre yang pertama dibuka pada tahun 1976 dan SWIFT mulai beroperasi pada tahun 1977.

SWIFT memperluas jangkauannya ke Amerika Serikat pada tahun 1979 dan ke Asia pada tahun 1980. Saat ini SWIFT merupakan jantung industri keuangan, menangani lebih dari 4 milyar message per tahun. SWIFT berkantor pusat di Belgia dan memiliki perwakilan di beberapa kota pusat keuangan dunia. SWIFT hanya bertindak sebagai pengantar berita dan tidak mengelola rekening nasabah atau menyimpan data keuangan nasabah secara berkala.

SWIFT merupakan lembaga koperasi dibawah hukum Belgia yang sahamnya dimiliki oleh para anggota SWIFT. Para anggota sebagai pemegang saham memilih Board yang terdiri dari 25 direktur independen yang bertugas mengelola dan mengawasi manajemen organisasi. SWIFT dikelola oleh Executive Committee yang dipimpin oleh Chief Executive Officer. Board dan SWIFT Executive bekerja bersama dengan National Member Groups, User Groups dan Working Groups mengembangkan kebijakan dan mendiskusikan produk, layanan dan standard message.

National User Groups

National User Group adalah asosiasi yang beranggotakan pengguna SWIFT dalam suatu negara yang dibentuk sebagai sarana komunikasi antar anggota untuk mendiskusikan permasalahan operasional SWIFT sehari-hari. Para anggota secara berkala mengadakan forum untuk berkoordinasi dan melakukan sharing.

Tugas utama National User Group adalah menyediakan sarana untuk SWIFT agar lebih mudah mengkomunikasikan SWIFT updates kepada anggota tanpa harus bertemu dengan anggota satu persatu. National User Group di Indonesia bernama Asosiasi SWIFT Indonesia yang saat ini beranggotakan 62 bank di Indnesia yang terdiri dari bank nasional, bank daerah dan perwakilan bank asing. Bank Mandiri terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi SWIFT Indonesia untuk dua kali periode, yaitu 2005-2008 dan 2008-2011.

Dibandingkan dengan sarana komunikasi konvensional seperti telex dan surat, SWIFT memiliki keuntungan lebih dalam pengiriman berita finansial.

Apa saja keuntungannya? Pertama kali beroperasi tahun 1977, SWIFT mempunyai tujuan menyediakan sarana komunikasi berskala internasional bagi sesama anggota yang terdiri dari perbankan dan lembaga keuangan untuk saling berkirim berita finansial secara cepat, aman, efisien, dan terstandarisir.

Adapun keuntungan menggunakan sarana SWIFT diantaranya adalah standarisasi format dan kategori berita dan adanya pengecekan keabsahan user SWIFT. Selain itu, SWIFT pun menyediakan layanan penggunaan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tak hanya itu, tersedia pula message storage dan Customer Service Centre serta aman karena adanya data encryption, RMA (Relationship Management Application) dan login select. Menariknya lagi, prosesnya hanya memerlukan waktu 20 detik untuk pengiriman berita. Sejak berdiri jumlah anggota SWIFT adalah 518 bank/ lembaga keuangan dari 22 negara. Sebagai bahan perbandingan pada tahun 2010, jumlah anggota telah berkembang pesat dan saat ini telah mencapai jumlah 9.424 bank/ lembaga keuangan dari total 209 negara

Bank Identity Code (BIC)

2013-06-11T04:31:00.001-07:00

Bank Identity Code (BIC) (juga dikenal SWIFT ID atau kode SWIFT) adalah kode identifikasi unik yang membedakan antara bank yang satu dengan yang lainnya. Kode ini digunakan ketika melakukan pertukaran financial messages antar bank.

Kode SWIFT terdiri dari 8 atau 11 karakter, yang terbagi menjadi:

4 karakter pertama : kode bank (hanya huruf)
2 karakter : kode negara (hanya huruf)
2 karakter – kode lokasi (bisa huruf dan/atau angka)
3 karakter – kode cabang, opsional ( ‘XXX’ untuk kantor utama) (bisa huruf dan/atau angka)

Berikut contoh kode SWIFT:

Bank BCA Cabang=> CENAIDJAXXX
Keterangan:
CENA => Kode bank BCA (4 huruf)
ID => Kode negara (Indonesia/ 2 huruf)
JA => Kode kota lokasi kantor pusat (Jakarta/ 2 huruf)
XXX => Kode cabang utama Jakarta

Bank BNI Cabang Yogyakarta => BNINIDJAYGY
Keterangan:
BNIN=> Kode bank BNI (4 huruf)
ID => Kode negara (Indonesia/ 2 huruf)
JA => Kode kota lokasi kantor pusat (Jakarta/ 2 huruf)
YGY => Kode cabang (Yogyakarta)

Demikian mengenai Bank Identity Code (BIC), semoga bermanfaat.

Real Time Gross Settlement (RTGS) - Kecepatan dan Keamanan Transfer Secara Elektronik

2013-06-11T04:09:00.001-07:00

Salah satu jasa bank yang sering dimanfaatkan oleh nasabah adalah transfer dana, baik antar rekening di Bank yang sama maupun transfer antar Bank. Real Time Gross Settlement (RTGS) kebutuhan perbankan dan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien dan aman pada system pembayaran dan untuk menurunkan risiko dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengembangkansuatu sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronik online yang dikenal dengan sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Sebelum diperkenalkannya RTGS, metode transfer antar bank menggunakan metode Net Settlement System (NSS) yang digunakan pada system kliring yaitu penyelesaian transaksi pada akhir suatu periode. Dengan metode ini, proses transfer akan memakan waktu bahkan dapat lebih dari satu hari.

Hal ini tentu tidak menguntungkan pelaku bisnis yang memegang prinsip time is money. RTGS mulai diperkenalkan pada 17 November 2000. Sistem RTGS adalah sistem settlement yang merupakan sistem kliring sentral tercanggih di dunia. Indonesia adalah negara ke delapan di Asia Pasifik yang menerapkan Real Time Gross Settlement (RTGS) setelah Thailand, Hongkong, Singapura, Australia, Malaysia, Selandia Baru dan Korea.

Sekilas tentang EUROCLEAR

2013-06-11T03:53:00.001-07:00

Berikut ini Sekilas tentang EUROCLEAR untuk anda pembaca. Euroclear merupakan institusi penyedia jasa keuangan yang memfokuskan pada aktivitas clearing dan settlement pasar uang dan pasar modal.

Didirikan pada tahun 1971 dan semula berawal sebagai bagian dari JP Morgan & Co. Euroclear melakukan proses penyelesaian transaksi efek untuk pasar domestik di Eropa dan juga untuk pasar Internasional. Meliputi penyelesaian transaksi untuk jenis instrumen obligasi, saham dan reksadana. Namun Euroclear merupakan central securities depository terbesar untuk pasar obigasi di dunia.

Perkembangan industri pasar modal semakin mengglobal. Setiap institusi lembaga keuangan dan pasar modal di berbagai negara perlu memahami berbagai perkembangan yang terkait dengan layanan jasanya.

Euroclear merupakan institusi penyedia jasa keuangan yang memfokuskan pada aktivitas clearing dan settlement pasar uang dan pasar modal. Didirikan pada tahun 1971 dan semula berawal sebagai bagian dari JP Morgan & Co. Euroclear melakukan proses penyelesaian transaksi efek untuk pasar domestik di Eropa dan juga untuk pasar Internasional. Meliputi penyelesaian transaksi untuk jenis instrumen obligasi, saham dan reksadana. Namun Euroclear merupakan central securities depository terbesar untuk pasar obigasi di dunia.

Euroclear berperan sebagai central depository untuk beberapa negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Irlandia, Inggris dan Belgia. Central Depository Belgia (CIK) bergabung dengan Euroclear mulai Januari 2006. Saat ini Euroclear berdomisili di Brussel, Belgia. Selain sebagai central depository untuk Eropa, Euroclear juga dapat dikatakan central depository untuk internasional karena terhubung dengan institusi keuangan dan pasar modal dari sekitar 80 negara lain di dunia dan dapat menjalankan instruksi penyelesaian untuk institusi tersebut.

Dari 80 negara tersebut, terdapat sekitar 2.000 partisipan yang menjadi member dari Euroclear. Kebanyakan dari mereka adalah bank, broker-dealer dan institusi keuangan profesional lainnya yang terkait dengan penerbitan efek baru (Initial Public Offering), market-making, perdagangan dan transaksi, penyimpanan efek serta pemrosesan berbagai jenis corporate action. Untuk menjadi anggota Euroclear, ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi :

Kecukupan / kemapanan finansial
Kemampuan teknologi untuk menggunakan sistem Euroclear
Memiliki kebutuhan akan penggunaan sistem Euroclear
Memiliki reputasi yang baik di pasar keuangan atau pasar modal

Selain keempat persyaratan di atas, yang lebih utama adalah kebijakan anti-money loundering yang telah sepenuhnya diterapkan oleh institusi terkait.

Dengan memiliki jaringan yang luas di tingkat internasional, peran Euroclear sangatlah strategis dalam bisnis keuangan dan pasar modal lintas negara, terutama di Eropa. Bentuk-bentuk layanan jasa yang diberikan oleh Euroclear secara garis besar adalah sebagai berikut :

Settlement (Penyelesaian Transaksi)
Settlement adalah proses penyelesaian transaksi efek yang dilakukan secara pemindahbukuan. Dilakukan dengan pemindahan posisi efek, biasanya disertai dengan pembayaran uang (Delivery Versus Payment) antara dua pihak. Ini merupakan layanan jasa utama Euroclear. Seperti yang disebut di awal, jenis efek yang dapat ditransaksikan meliputi saham, obligasi, reksadana dan surat utang jangka pendek atau surat berharga lainnya.
Kedua belah pihak harus melakukan input atas transaksi tersebut. Biasanya anggota Euroclear juga sudah menerapkan konsep STP (Straight Through Processing) yang dapat menghubungkan secara otomatis antara sistem internal perusahaan tersebut dengan sistem Euroclear. Setelah instruksi diterima, sistem Euroclear akan melakukan matching process. Bila instruksi Matched dan posisi efek dan uang mencukupi, maka proses settlement akan dilakukan seketika. Dengan perpindahan efek ini, otomatis kepemilikan atas efek berpindah kepada pihak pembeli.
Proses settlement ini dapat dilakukan antara pihak yang berada dalam negara yang sama, maupun antar negara yang berbeda (cross border settlement).

Asset Servicing
Merupakan layanan jasa kustodian (penyimpanan efek), meliputi securities safekeeping, penerbitan efek baru, data kepemilikan, monitor dan proses income distributions, corporate action dan hal lain berkaitan dengan perpajakan. Asset servicing sangat penting guna mendukung proses penyelesaian transaksi.

Asset Optimisation
Asset optimisation membantu anggota Euroclear dalam mengoptimalkan penggunaan assetnya, terutama untuk kebutuhan penyelesaian transaksi atau bentuk lain seperti hubungan dengan pihak ketiga. Asset optimisation meliputi jasa perbankan, pemberian kredit (intraday liquidity), jaminan, pinjam meminjam efek (securities lending & borrowing), Repo, dsb.

Demikianlah Sekilas tentang EUROCLEAR, semoga dapat menambah informasi bagi kita semua.

Asset Management

2013-06-08T07:20:00.001-07:00

Pernah mendengar dan/atau mengetahui Asset Management ? Berikut ini satu dokumen presentasi mengenai hal tersebut, yang pernah tim penulis buat dan presentasikan di hadapan para stakeholder yang hadir saat itu yaitu para investor, pemilik asset dan perbankan.

Sikap kehati-hatian para pihak, yaitu para mitra termasuk perbankan, mutlak diperlukan, agar tidak terjadi kasus atau sengketa seperti dalam tulisan saya yang lain DISINI.
Mudah-mudahan presentasi tentang Asset Management diatas dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya selalu terbuka untuk dihubungi untuk membahasnya apabila ada pihak yang berminat.

Perjanjian Kredit atau Pinjaman

2013-06-08T06:54:00.001-07:00

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendir diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Hal ini, Perjanjian Kredit atau Pinjaman, sedikit saya bahas, sekedar mengingatkan kita semua

Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat dan dipahami tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1.Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian

2.Para pihaknya cakap untuk membuat perjanjian

3.Ada hal tertentu yang diperjanjikan

4.Dan perjanjian tersebut didasarkan pada sebab yang halal.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting baik bagi kreditur maupun bagi debitur antara lain

1.Berfungsi sebagai perjanjian pokok

2.Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur

3.Berfungsi sebagai alat monitoring kredit

Perjanjian kredit dalam prakteknya mempunyai 2 bentuk berikut:

1.Perjanjian dalam bentuk Akta Bawah Tangan (diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata)

Akta bahwa tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatanganinya. Supaya akta bawah tangan tidak mudah dibantah maka diperlukan legalisasi oleh Notaris yang berakibat akta bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik

2.Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik (diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata)

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan dari para pihak

Masa berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada Pasal 1381 KUHPerdata dan berbagai praktek hukum lainnya yang timbul dalam hal pengakhiran perjanjian kredit.

Hal ini dilakukan melalui

a.Pembayaran

b.Subrograsi (Pasal 1400KUHPerdata); penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar utang

c.Pembaruan utang/novasi (pasal 1413 KUHPerdata)

d.Perjumpaang utang/kompensasi (pasal 1425 KUHPerdata)

Demikian mengenai Perjanjian Kredit atau Pinjaman, semoga dapat menyegarkan kembali ingatan kita semua.

“Term and Condition” pada Perjanjian Kredit / Loan Agreement sebagai Cara Pengendalian Risiko Kredit pada Bank

2013-06-08T06:45:00.001-07:00

Kali ini saya akan membahas “Term and Condition” pada Perjanjian Kredit / Loan Agreement sebagai Cara Pengendalian Risiko Kredit pada Bank. Sebagaimana kita ketahui bersama, seorang Bank Account Officer (AO), apabila telah meninjau ke lapangan, tugasnya adalah menganalisis, mencari data dari berbagai sumber sebagai bahan untuk membuat Memorandum Analisis kebutuhan Pinjaman (MAP) yang akan ditujukan kepada pemutus sesuai kewenangannya. Dalam setiap MAP tersebut yang tak boleh dilupakan adalah Term and Condition atau Struktur dan Syarat pinjaman. Ini menjadi bahan-bahan yang akan dituangkan pada Perjanjian Kredit atau Pinjaman.

Hal ini penting karena nantinya struktur dan persyaratan ini, ditambah dengan catatan pemutus akan dituangkan pada Offering Letter (OL), yang akan dikirimkan kepada calon debitur. Debitur kemudian akan membaca OL ini, menandatangani dengan menuliskan setuju dengan persyaratan sesuai OL no..xx dan tanggal xxx.

Apabila debitur (calon peminjam) menandatangani OL dengan catatan, maka AO akan menilai apakah catatan debitur tersebut merupakan hal yang dapat langsung ditambahkan pada syarat, atau harus didiskusikan lagi lebih lanjut.

Apabila catatan debitur merupakan hal yang mengandung risiko bagi kedua belah pihak, maka akan diadakan pertemuan untuk membahas catatan tersebut, sebelum nantinya diajukan kembali MAP untuk mendapat putusan dari pemutus. OL ini sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kredit atau Pinjaman / Loan Agreement, yang akan mengikat kedua belah pihak, yaitu Bank dan debitur.

Struktur dan syarat pinjaman ini juga dimaksudkan untuk mengendalikan risiko ( Manajemen Risiko Kredit), agar apa yang telah diperjanjikan dipenuhi serta ditaati, sehingga pemberian pembiayaan benar-benar tercapai sesuai tujuannya.

Apa Struktur dan Syarat Pinjaman yang umumnya harus ada dalam setiap Perjanjian Kredit atau Pinjaman / Loan Agreement?

a. Condition Precedent

Merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pinjaman dapat dicairkan. Hal ini ditetapkan untuk mengamankan agar pinjaman yang dicairkan benar-benar dipakai sesuai tujuan semula, sesuai proposal yang diajukan debitur. Misalkan:

- Dalam pemberian pinjaman konstruksi

Bank akan mensyaratkan bahwa pencairan pinjaman akan dilakukan secara bertahap sesuai prestasi bangunan. Sebelum bangunan mencapai prestasi sesuai rencana, maka Bank tidak akan melakukan pencairan tahap berikutnya. Apabila pinjaman cukup besar, biasanya Bank akan meminta konsultan proyek untuk melakukan pengawasan ini.

Bila pinjaman konstruksi didasarkan atas konstruksi yang mendapat dana APBN/APBD, seperti pembuatan jalan Tol, jembatan, jalan lintas propinsi dan sebagainya, maka Bank akan memastikan lebih dahulu siapa dan bagaimana kualitas pimpinan proyek, apakah memang dana yang dianggarkan telah tersedia dan akan diberikan sesuai rencana. Dalam hal ini Bank akan meminta debitur menyerahkan cessie tagihan pihak ketiga, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek dan debitur, yang menyatakan bahwa termin yang dicairkan sesuai kemajuan proyek akan dicairkan melalui rekening debitur pada Bank yang membiayai proyek tersebut. Dengan demikian Bank akan dapat memonitor cash flow dari proyek yang dibiayai, dan memastikan bahwa dana untuk pembayaran proyek tersedia. Bank akan memotong termin sebesar sharing dana Bank dalam pembiayaan, yang digunakan untuk menurunkan saldo pinjaman, sehingga plafon pembiayaan akan menurun sesuai penerimaan termin.

- Dalam pembiayaan ekspor

Untuk pembiayaan ekspor (terutama pre-export financing), Bank mensyaratan bahwa pencairan dana didasarkan atas penyerahan L/C (Letter of Credit) ekspor dari debitur. L/C ini merupakan L/C at sight dan irrevocable. Hasil pelunasan pinjaman didasarkan atas negosiasi wesel ekspor, sehingga Bank dapat memastikan bahwa dana yang dicairkan untuk membiayai ekspor mempunyai sumber pengembalian yang jelas.

- Dalam pembiayaan investasi, misalnya pembangunan pabrik

Dalam membiayai investasi, Bank menetapkan persyaratan, bahwa pencairan dana dapat dilakukan setelah debitur menyetor sejumlah sharing dana yang telah ditentukan. Atau Bank menetapkan, bahwa pencairan dana untuk pembelian mesin tidak diberikan langsung kepada debitur, namun langsung ke rekening penjual mesin sehingga nantinya faktur mesin langsung diterima dan di simpan di Bank. Apabila mesin tadi dibeli dari Luar Negeri melalui L/C, maka Bank dapat mensyaratkan bahwa pembayaran uang muka mesin disetor ke Bank, dan Bank membuka L/C sebesar harga mesin. Pembukaan L/C ini langsung di blok pada pembiayaan investasi, sehingga nantinya pembiayaan investasi untuk mesin tak dapat ditarik lagi, karena telah di buka berdasarkan L/C.

b. Covenants

Bank juga dapat memberikan covenant atau sejumlah hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama jangka waktu perjanjian, berlaku untuk debitur maupun Bank, sehingga kedua pihak bisa saling memahami. Covenants ini umumnya digunakan untuk mengendalikan risiko Bank, dari transaksi yang spesifik, yang terkait dengan pemberian pinjaman tersebut.

Terdapat 3 (tiga) jenis covenants yang umum dikenal:

a. Affirmative Covenants

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh debitur, contohnya:

Debitur harus menyerahkan laporan keuangan triwulan, lengkap dengan catatan jumlah dan isi item yang ada pada laporan keuangan tersebut. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku, debitur harus menyerhkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
Debitur harus menyerahkan Laporan produksi, penjualan (ekspor dan impor), posisi persediaan dan posisi piutang setiap triwulan.
Memperpanjang ijin-ijin usaha yang telah habis masa berlakunya, serta menyampaikan salinan/ copynya kepada Bank.
Mengijinkan petugas/pejabat Bank atau badan yang ditunjuk Bank untuk sewaktu-waktu mengunjungi lokasi usaha dan tempat-tempat usaha yang dipergunakan oleh debitur
Agunan harus diasuransikan dengan banker’s clause an dan untuk Bank, pada perusahaan asuransi tertentu yang telah mendapat persetujuan Bank.
Pinjaman pada pemegang saham tak dapat dilunasi terlebih dahulu sebelum pinjaman Bank lunas.
Harus berbankir utama pada Bank, dan rekening Koran harus aktif pada Bank.
Debitur wajib menerapkan cash flow monitoring yang dilakukan oleh independen konsultan

b. Negative Covenants

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur sebelum pinjaman lunas, contoh:

Perusahaan dilarang membagi deviden, melakukan merger, akuisisi dan aksi korporasi lainnya tanpa seijin Bank
Dilarang mengganti manajemen dan pengurus perusahaan tanpa seijin Bank
Dilarang memasuki bisnis baru atau melakukan penggabungan dengan usaha lain tanpa seijin Bank.

c. Financial Covenants

Sejumlah persyaratan kondisi keuangan yang harus dipenuhi oelh debitur, contohnya:

Memelihara Debt to Equity Ratio tidak boleh lebih dari 3 : 1
Memelihara Current Ratio minimal 2 :1

c. Event of Default

Event of default merupakan pelanggaran atas semua persyaratan yang telah disepakati. Pelanggaran dapat mengakibatkan Bank menghentikan pemberian pinjaman, menghentikan pencairan dana tahap berikutnya, serta berbagai hal lainnya.

Contoh:

Bank berhak untuk menghentikan pemberian fasilitas kredit kepada debitur dan menuntut pembayaran lunas seluruh hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya lainnya berdasarkan perjanjian kredit dan ketentuan yang berlaku jika terjadi hal-hal sbb. :

Jika debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh Bank.
Jika debitur tidak mematuhi sesuatu Peraturan Pemerintah RI, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan ijin usaha debitur dapat dicabut.
Jika atas harta kekayaan debitur dilakukan sitaan.
Jika usaha yang dijalankan debitur : i). Dihentikan dan/ atau ijin yang berkenaan dengan usaha-usaha debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwewenang atau, ii)Debitur dibubarkan atau Debitur dinyatakan pailit atau Debitur mengajukan permohonan penangguhan pembayaran hutang-hutangnya atau, iii) Karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
Jika bagian kekayaan debitur yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada Bank.
Pernyataan dalam representation warranties ternyata tidak benar.

Semakin besar pinjaman maka Perjanjian Kredit atau Pinjaman / Loan Agreement juga makin kompleks, apalagi jika nantinya pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih kepada satu debitur. Selain condition precedent dan covenants, maka dalam Perjanjian Kredit / Loan Agreement, terdapat pula representation and warranties dan klausula-klausula. Pada dasarnya persyaratan ini untuk membuat masing-masing pihak saling memahami dan menyetujui langkah dan tindakan yang harus, dan yang tak boleh dilakukan selama perjanjian masih berlaku.

Bagi Bank, persyaratan ini juga merupakan dasar untuk pencairan dana, Bank juga harus menghormati persyaratan tersebut dan tidak semena-mena untuk melakukan tindakan sepihak. Debitur, juga harus membaca dengan teliti, karena pada dasarnya perjanjian ini dilakukan oleh para pihak dan syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian
Para pihak cakap untuk membuat perjanjian
Ada hal tertentu yang diperjanjikan
Perjanjian didasarkan atas sebab yang halal

Perjanjian kredit mempunyai fungsi penting, baik bagi kreditur maupun bagi debitur, antara lain:

Berfungsi sebagai perjanjian pokok
Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur
Berfungsi sebagai alat monitoring kredit.

Representation and Warranties merupakan jaminan dari debitur bahwa semua yang dinyatakan oleh debitur adalah benar.

Contohnya:

Kekuasaan dan Wewenang : Sesuai dengan akte pendirian yang berlaku, debitur berhak dan berwenang untuk membuat Perjanjian Kredit yang mengikat para pihak dan mereka yang bertindak menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah Pejabat yang mempunyai wewenang yang sah untuk itu.
Tindakan hukum: Debitur telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan Perjanjian Kredit serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan Mengikat : Perjanjian Kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut diatas adalah sah dan mengikat terhadap debitur sehingga pelaksanaan kewajibannya atas dasar perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut tidak melanggar/ bertentangan dengan setiap perjanjian yang ada sebelumnya.
Telah Diperoleh Perijinan : Debitur telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Tidak ada Pelanggaran yang Terjadi: Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban debitur atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau Bank yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap Perjanjian Kredit ini.
Pembayaran atas Penerimaan Kreditur : Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada Kreditur oleh Debitur dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan/ biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.
Tidak ada Sengketa atau Perkara yang Terjadi :Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat yang kurang baik terhadap keadaan keuangan debitur.

Contoh klausula-klausula:

a. Klausula Perjumpaan Hutang

Apabila Bank memandang perlu, maka dengan ini debitur memberi kuasa kepada Bank untuk memperjumpakan hutang debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan Bank dengan piutang-piutang debitur yang ada pada Bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan dan atau simpanan-simpanan atau rekening-rekening lain milik debitur yang ada pada Bank.

b. Klausula Kuasa-Kuasa

Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu atau apabila menganggap perlu, terutama jika debitur wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut Bank kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta- akta pengakuan hutang secara notariil atas nama debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman debitur.

Disamping kuasa-kuasa yang dalam Perjanjian Kredit atau Pinjaman ini secara tegas telah diberikan oleh debitur kepada Bank, maka untuk pelaksanaan perjanjian dengan ini debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pendebetan atas rekening debitur maupun rekening pemberi jaminan, baik berupa giro, deposito maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada di Bank

Semua kuasa yang termaktub dalam akta perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak boleh ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 KUH Perdata.

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa untuk keberhasilan dalam penyaluran pinjaman, Bank tidak berdiri sendiri, diperlukan kerjasama dengan pihak debitur agar tujuan pembiayaan tercapai sesuai apa yang diharapkan. Bagi Bank, juga harus memperhatikan, memonitor, melakukan langkah-langkah perbaikan apabila dilapangan tidak berjalan sesuai semestinya, namun tetap pada koridor perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Karena pada dasarnya, sesuai pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) hal, dimana salah satunya adalah “Para pihak telah sepakat membuat perjanjian”.

Demikianlah “Term and Condition” pada Perjanjian Kredit / Loan Agreement sebagai Cara Pengendalian Risiko Kredit pada Bank. Semoga bermanfaat buat kita semua.

Indikasi Pencucian Uang atau Money Laundering (ML)

2013-06-08T06:02:00.000-07:00

Pembaca, sebagai seorang professional yang bergerak di bidang keuangan harus memperhatikan hal-hal Indikasi Pencucian Uang atau Money Laundering (ML) berikut untuk menghindari permasalahan hukum, selain dapat dilihat di link ini , diantaranya juga dibawah ini :

Terkait Rekening,

Jika nasabah atau klien menolak memberitahukan darimana asalnya uang, besarnya dana, yang informasinya seharusnya ia beritahukan atau memberikan informasi yang sulit untuk di verifikasi.
Membuka rekening dengan atas nama/pemegang rekening yang tidak ada kaitannya dan tidak dikenal dalam aktifitas bisnis terkait dan/atau dalam berbagai jenis transaksi keuangan.
Rekening dengan otoritasnya pada beberapa orang, termasuk juga tidak ada kaitan kekeluargaan.
Membuka rekening dengan sejumlah deposit besar cash (tunai) sekaligus.
Memberikan keterangan atau dokumen-dokumen yang dipalsukan atau diragukan keasliannya.
Rekening dengan nama perusahaan lokal yang aktif untuk menyimpan deposit tabungan atau tagihan dalam bentuk mata uang asing, yang tidak terkait dengan aktifitas transaksi komersial perusahaan lokal tersebut.
Melakukan transfer/pemindahbukuan secara berkala dana/harta suatu perusahaan aktif kepada perusahaan lain.
Secara tiba-tiba rekening yang vakum atau baru menjadi aktif dengan sejumlah besar dana aktifitas mutasi debit/credit dalam waktu yang singkat.
Rekening dengan banyak jumlah perusahaan dan besar aktifitas dananya dalam beberapa jenis transaksi (check tunai, deposit kas/tunai (terutama menggunakan mata uang asing), transfer international), dengan aktifitas ekonomi/usaha perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlihat nyata/riil.

Terkait Deposit dan Pemindahbukuan,

Penukaran Manual

Menukarkan sejumlah instrument/cek/notes dalam denominasi mata uang asing yang di jumlahkan menjadi besar secara akumulasi.
Menukarkan sejumlah instrumen/cek/notes dalam jumlah besar ke dalam mata uang yang sama.
Memecah transaksi-transaksi dana besar ke dalam jumlah kecil yang sesuai dengan aturan batas maksimal setoran tunai. Untuk Euro, maksimal sbsr 10.000 EUR.
Menggunakan kurir yang sering bekerja atas nama orang/perusahaan lain, yang tidak dikenal asal usulnya.
Adanya motif ekonomi apapun dalam melakukan transaksi, dmn yg bersangkutan terlibat, atau banyak melibatkan orang asing dan memiliki kemungkinan untuk melakukan transaksi-transaksi di negara asalnya.
Melakukan transaksi2 penukaran berulang-ulang atas produk margin pada rekening Koran.
Jumlah dana yang terlibat tidak proporsional dengan jenis usaha dan income sebagaimn umumnya dari pihak2 yang melakukan transaksi.
Transaksi-transaksi yang karakternya tidak biasa jika dibandingkan dengan kebutuhan rekening perorangan.
Tidak ada justifikasi ekonomis yang jelas atas transaksi2 yang dilakukan atau tidak cocok antara jenis usaha dengan jenis transaksi yang dilakukan .

Transfer International

Transfer-transfer substansial kedalam suatu rekening bank tanpa didahului dengan transaksi-transaksi apapun, lalu dlm waktu singkat/instan dicairkan dalam bentuk tunai (Check, Tunai, ataupun transfer nasional atau international).
Pihak-pihak yang terkait lebih perduli/mengutamakan pada kecepatan transaksi/transfer/penukaran yang dilakukan perbankan daripada kepada biaya transaksi yang diminta pihak bank.
Mengedepankan orang lain yang bertindak sebagai pemegang rekening atau orang yang memiliki kekuatan hukum (pengacara/notaries) atas rekening yang bersangkutan.
Menggunakan perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Biasanya perusahaan yang baru-baru mapan, memiliki cabang/kantor dan aktifitas usaha di luar negeri, tidak memiliki koresponden yang valid/singkat dgn pihak-pihak terkait. Biasanya perusahaan tersebut memiliki alamat dan box office yang tidak jelas/palsu/samar dan dilakukan pergantian direksi baru dalam waktu dekat baik sebelum atau sesudah transaksi atau mengganti namanya di kantor pendaftaran.
Rekening-rekening perusahaan melonjak drastis baik aktifitas mutasi maupun dananya secara eksponensial dalam waktu singkat.
Adanya disparitas transaksi yang tidak terarah antara pernyataan dengan transaksi keuangan yang dilakukan. Terkadang tagihan-tagihan/invoices atau setoran tidak lengkap dari sisi informasi No Invoice, NPWP, alamat, No Rekening, Tanggal, dan lain-lain.
Tidak ada hubungan antara obyek perusahaan dengan aktifitas-aktifitas yang menghasilkan dana.
Transaksi-transaksi yang berjalan berhenti secara tiba-tiba atau otomatis dalam waktu singkat ketika bank/otoritas yang berwenang secara hukum meminta dokumen-dokumen yang mendasari/menguatkan aliran dana.

Demikianlah beberapa ciri-ciri atau Indikasi Pencucian Uang atau Money Laundering (ML). Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Dokumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang banyak memakan korban

2013-06-08T05:14:00.001-07:00

Banyak sekali instrumen keuangan berupa surat berharga yang banyak digunakan para penipu dalam, menjalankan aksinya. Di bawah ini saya berikan contoh, Dokumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang banyak memakan korban. Sekilas memang tampak meyakinkan. Jika kita tidak berhati-hati dan jeli, maka kita pun dapat terpengaruh, terlebih melihat nilai yang tertera yang membelalakkan mata kita.

Catatan: Dokumen-dokumen ini hanya contoh, diasumsikan palsu dan tidak asli/genuine (fake or scam) dan dilarang mencetak atau memperbanyak untuk mencegah penyalahgunaan.

Beberapa hal yang menjadi kejanggalan telah saya tandai/lingkari. Saya blok hitam beberapa bagian demi privacy juga. Mudah-mudahan kita semua dapat bertambah wawasan dan tentu juga analisa kita. Demikianlah Dokumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang banyak memakan korban.